Jakarta, Blok7.id – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit nasional terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah itu dinilai penting untuk memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten dan mencegah kasus dugaan keracunan kembali terjadi.
Permintaan tersebut disampaikan Nurhadi menyusul kasus dugaan keracunan massal yang menimpa santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (1/9/2026).
“Kalau benar 293 santri harus mendapatkan perawatan di delapan rumah sakit dan ada yang mengalami gejala berat, ini bukan persoalan kecil. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG,” kata Nurhadi, kepada Parlementaria, Rabu (2/9/2026) seraya menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut.
Nurhadi menilai kejadian di Sidoarjo tidak boleh diperlakukan sebagai kasus yang berdiri sendiri. Menurutnya, BGN perlu melihat kembali sistem keamanan pangan MBG secara menyeluruh karena persoalan serupa disebut telah muncul di sejumlah wilayah.
Meski begitu, ia mengingatkan penyebab pasti kasus Sidoarjo tetap harus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Evaluasi keamanan pangan, kata dia, perlu dilakukan dari hulu hingga hilir.
“Dari berbagai evaluasi sebelumnya, persoalan keamanan pangan MBG mencakup banyak hal, mulai dari higiene dan sanitasi dapur, kualitas bahan baku, proses memasak, pengendalian suhu makanan, penyimpanan, waktu antara makanan dimasak dan dikonsumsi, sampai distribusinya,” ujarnya.
Ia kemudian meminta BGN memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG. Pemeriksaan tidak cukup hanya berkutat pada kelengkapan administrasi, tetapi harus melihat langsung kondisi dapur, bahan baku, proses pengolahan, suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, kualitas air, hingga distribusi makanan.
Menurut Nurhadi, setiap SPPG seharusnya telah memenuhi standar keamanan pangan sebelum mulai beroperasi. Penambahan jumlah dapur dan penerima manfaat tidak boleh membuat aspek keselamatan makanan terabaikan.
BGN juga diminta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah daerah. Koordinasi tersebut diperlukan agar pengawasan keamanan dan mutu pangan MBG dapat berjalan secara terpadu di lapangan.
Nurhadi turut mendorong penerapan sistem pelacakan atau traceability dalam rantai penyediaan makanan MBG. Sistem tersebut dinilai dapat membantu penelusuran secara cepat apabila terjadi masalah.
“Kalau terjadi satu kasus, BGN harus bisa dengan cepat mengetahui makanan itu diproduksi di mana, bahan bakunya berasal dari siapa, siapa penjamah makanannya, kapan dimasak, bagaimana suhunya, kapan dikirim dan kapan dikonsumsi,” katanya.
Ia juga meminta adanya sanksi tegas bagi SPPG yang terbukti melanggar standar keamanan pangan. Sanksi tidak berhenti pada teguran, tetapi dapat berupa penghentian operasional, evaluasi, hingga pencabutan izin apabila pelanggaran tergolong berat atau dilakukan berulang.
Langkah penghentian sementara SPPG yang diduga bermasalah serta pemeriksaan sampel makanan di laboratorium juga dinilai perlu dilakukan. Namun, Nurhadi menekankan pencegahan harus menjadi pendekatan utama, bukan hanya bertindak setelah muncul kasus.
“Kalau kita semua mendukung program MBG karena tujuan program ini sangat baik. Tetapi jangan sampai program yang tujuannya meningkatkan gizi justru menimbulkan persoalan kesehatan karena aspek keamanan pangannya tidak dijaga dengan baik,” tuturnya.
Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa kualitas gizi dan keamanan makanan harus berjalan bersamaan. Program MBG, kata dia, tidak boleh membuat penerima manfaat menghadapi pilihan antara makanan bergizi dan makanan yang aman.
“Prinsipnya sederhana: makanan bergizi harus sekaligus aman dikonsumsi. Jangan sampai masyarakat harus memilih antara mendapatkan gizi atau mendapatkan keamanan pangan. Keduanya adalah satu paket,” tegasnya.
Nurhadi berharap kasus dugaan keracunan di Sidoarjo menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi BGN. Ia meminta standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten pada seluruh SPPG di Indonesia.
“Jangan hanya setelah terjadi kasus,” pungkasnya.