BOGOR, Blok7.id – Pemerintah Kabupaten Blora melakukan studi tiru pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pengembangan pertanian organik ke Pemerintah Kota Bogor, Senin (15/12/2025).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kegiatan berlangsung di Gedung Balai Kota Bogor dan diikuti langsung oleh Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Ketua dan wakil Ketua DPRD, jajaran OPD terkait, serta awak media.
Rombongan Pemkab Blora diterima oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama Ketua DPRD Kota Bogor.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi terkait strategi peningkatan PAD, inovasi pelayanan publik, hingga kebijakan pertanian organik.
Bupati Blora menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kerja sama antardaerah, sekaligus mempelajari strategi Kota Bogor dalam meningkatkan PAD di tengah kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran.
“Kami ingin bersilaturahim dan membangun sinergi kerja sama ke depan antara Blora dan Kota Bogor. Kami melihat Bogor sebagai kota yang PAD-nya cukup baik. Di tengah efisiensi anggaran, kami ingin memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan PAD,” terang Bupati.
Bupati menambahkan, Pemkab Blora ingin mempelajari secara detail inovasi dan kebijakan yang diterapkan Kota Bogor dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menjelaskan bahwa PAD Kota Bogor saat ini mencapai lebih dari Rp1 triliun.
“APBD Kota Bogor sebesar Rp3,3 triliun, dengan PAD sekitar Rp1,1 triliun. Selebihnya berasal dari dana bagi hasil, transfer daerah, dan sumber lain yang sah,” jelasnya.
Meski demikian, Kota Bogor juga terdampak kebijakan pemotongan transfer ke daerah.
“Pemotongan transfer daerah berlaku untuk semua daerah. Kota Bogor tercatat mengalami pengurangan sekitar Rp250 miliar,” ungkapnya.
Dalam rangka mengoptimalkan PAD, Pemkot Bogor terus mendorong inovasi digitalisasi layanan pendapatan daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDEH), layanan E-SPPT, E-OPSIR, serta aplikasi pendataan dan pengawasan lapangan berbasis digital.
Terkait sektor parkir, saat ini terdapat sekitar 110 titik parkir tepi jalan yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Bogor, sementara parkir di kawasan pasar dikelola oleh Perumda.
Untuk meningkatkan tata kelola dan optimalisasi pendapatan parkir, Pemkot Bogor tengah menyusun Perda khusus perparkiran dan Perwali pengelolaan parkir, melakukan inventarisasi ulang lokasi parkir, serta mentransformasikan sistem pemungutan parkir dari manual ke digital melalui ORIS.
Selain itu, Pemkot Bogor juga menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga, mengkaji pemungutan parkir di ruas jalan provinsi dan nasional, serta merencanakan penerapan tarif parkir berbeda di ruas jalan rawan kemacetan.
Pada sektor pertanian, Kota Bogor mengedepankan konsep pertanian perkotaan.
“Karena keterbatasan lahan pertanian, kebijakan kami lebih menekankan pada urban farming, pertanian perkotaan, dan pertanian organik,” jelas Wali Kota Bogor.
Agenda kunjungan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antara jajaran Pemkab Blora dan Pemkot Bogor, termasuk pembahasan regulasi Peraturan Daerah terkait pertanian organik antara DPRD Blora dan DPRD Kota Bogor.
Selain ke Balai Kota Bogor, rombongan Pemkab Blora juga melakukan kunjungan ke Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mempelajari pertanian organik dan ketahanan pangan.
Bupati Blora bersama rombongan berdiskusi dengan Wakil Rektor IPB Bidang Konektivitas Global, Kerja Sama, dan Alumni Prof. Iskandar Zulkarnaen Siregar serta Dekan Fakultas Pertanian Prof. Suryo Wiyono, didampingi para guru besar dan dosen.
“Kami mendiskusikan berbagai peluang kolaborasi antara Pemkab Blora dan IPB, khususnya Fakultas Pertanian. Beberapa program juga sudah berjalan di Blora,” terang Wakil Rektor IPB.
Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemkab Blora dalam merumuskan kebijakan peningkatan PAD serta pengembangan pertanian organik dan ketahanan pangan di daerah. (Hans)