Jakarta. Blok7.id – Kenaikan harga minyak goreng di sejumlah daerah mendapat sorotan dari DPR. Pemerintah diminta segera turun tangan untuk mengendalikan harga agar tidak semakin menekan daya beli masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menilai lonjakan harga minyak goreng tidak bisa dianggap sepele karena komoditas ini menjadi kebutuhan pokok hampir di setiap rumah tangga.
“Kenaikan harga ini akan langsung menekan pengeluaran masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga rata-rata minyak goreng nasional pada pekan ketiga April 2026 naik dari Rp19.358 per liter menjadi Rp19.592 per liter. Kenaikan tercatat terjadi di berbagai jenis, mulai dari minyak goreng curah hingga kemasan premium.
Sementara itu, data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 22 April 2026 mencatat harga minyak goreng sawit kemasan premium mencapai Rp21.827 per liter atau naik 0,14 persen dari hari sebelumnya. Harga minyak goreng curah juga naik menjadi Rp19.501 per liter.
Nasim juga menyoroti dampak kenaikan harga terhadap pelaku usaha kecil, terutama UMKM kuliner. Menurutnya, biaya produksi yang meningkat bisa memangkas margin keuntungan usaha.
“Efek berantai bisa terjadi, mulai dari penurunan omzet UMKM hingga meningkatnya potensi inflasi bahan pangan,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dinilai berpotensi memicu kenaikan harga makanan di pasaran dan menurunkan daya beli masyarakat.
Sebagai langkah cepat, Nasim mendorong pemerintah segera menggelar operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga.
Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan distribusi minyak goreng tetap lancar agar masyarakat bisa memperoleh harga yang terjangkau.
“Pemerintah harus hadir untuk menjaga keseimbangan harga dan memastikan kebutuhan pokok tetap bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.