BLORA, Blok7.id – Wakil Ketua DPRD Blora dari Fraksi Gerindra, Lanova Chandra Tirtaka, akhirnya menanggapi aksi boikot yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rapat Paripurna LKPJ Bupati TA 2025 dan rapat Badan Musyawarah (Bamus).
Meski menghargai hak demokrasi Fraksi PDIP, Lanova memberikan catatan kritis yang cukup pedas. Ia menilai wacana mosi tidak percaya yang sempat berembus sebagai langkah yang berlebihan dan tidak masuk akal dalam bingkai lembaga legislatif.
Lanova menegaskan bahwa, sebagai sesama anggota dewan yang bernaung di ‘rumah besar’ yang sama, koordinasi seharusnya menjadi panglima, bukan aksi saling tinggal.
”Kalau nggak datang ya kita hargai, tapi kalau mau melakukan ‘mosi’ itu kan agak aneh. Jadi kita lebih baik diskusi saja, kita itu kan anggota dewan,” cetus Lanova, Jumat (1/5/2026).
Ia mengingatkan bahwa, seluruh agenda yang ada telah terjadwal secara resmi. Baginya, komunikasi yang tersumbat tidak seharusnya diledakkan menjadi kegaduhan publik yang merusak citra lembaga.
Terkait tuntutan dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang menjadi pemicu polemik, Lanova memberikan jawaban teknis yang telak. Ia menilai alasan tersebut tidak seharusnya menjadi alat untuk menghambat jalannya paripurna.
Menurutnya, fungsi pengawasan sudah bisa berjalan maksimal hanya dengan membedah dua dokumen utama, yakni :
- APBD Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2025.
- Peraturan Bupati (Perbup) Blora Nomor 36 Tahun 2025.
”Di situ sudah lengkap, mulai dari anggaran hingga sub kegiatan. Jadi semua sudah ter-cover secara rigid,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa DPA di OPD hanyalah rincian teknis yang substansinya tidak akan lari dari APBD dan Perbup yang sudah disahkan.
Politisi Gerindra ini pun mengimbau rekan-rekannya di Fraksi PDIP untuk kembali ke meja musyawarah. Ia mengibaratkan DPRD sebagai sebuah keluarga yang sedang disorot oleh masyarakat Blora.
”Kalau ada komunikasi yang buntu, mari kita duduk bersama. Sampaikan di rapat internal, kita rembuk,” ungkap Lanova.
”Jangan sampai ada kesan saling sikut, itu tidak elok. Kemarin kita disuguhi berita-berita kurang enak seolah Blora memanas, ini perlu diklarifikasi,” lanjut dia.
Lanova menekankan bahwa dinamika politik adalah hal yang wajar, namun jangan sampai ego fraksi mengalahkan kepentingan masyarakat yang menunggu hasil kerja nyata DPRD.
”Dinamika itu biasa, tidak tabu ada boikot. Tapi saya yakin rekan-rekan tidak ingin DPRD ini gaduh terus-menerus,” Lanova memungkasi.
Editor: Redaksi Blok7.id
Reporter: Hans