Blora. Blok7.id – Petani tebu di Kabupaten Blora terus menyuarakan tuntutan mereka di tengah ancaman kebangkrutan.
Bersama pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), mereka mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret.
Aspirasi itu sebelumnya disampaikan pada Senin, 27 April 2026, dalam peringatan HUT HKTI ke-53 di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta.
Pengurus APTRI, Anton Sudibdyo, menyampaikan langsung keluhan petani kepada Ketua Umum DPN HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian RI, Dr. H. Sudaryono.
Penyampaian tersebut disaksikan Menteri Bappenas RI, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy.Petani meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan. Mereka mendesak agar kondisi di Pabrik Gula PT GMM Blora diperiksa langsung dan tidak sekadar menerima laporan yang berbau Asal Bapak Senang (ABS).
Pada Rabu Legi, 29 April 2026, rombongan APTRI kembali mendatangi Kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Jakarta. Mereka diterima tim Kantor Wakil Presiden yang menangani program “Lapor Mas Wapres”, yakni Bagus, Benny, dan Angela.
Dalam pertemuan itu, petani diberi kesempatan menyampaikan persoalan secara langsung. Bagus menyampaikan bahwa setiap hari terdapat sekitar 50 laporan masyarakat yang masuk dan seluruhnya akan ditindaklanjuti.
Pengadu juga dapat memantau perkembangan laporan melalui nomor WhatsApp khusus.
Perwakilan petani dan pengurus APTRI yang hadir antara lain Drs. H. Sunoto, Anton Sudibdyo, Agus Joko Susilo, Khairul Anwar, Rara, dan Ir. H. Bambang Sulistya.
Mereka menyampaikan sejumlah persoalan utama.Petani meminta rencana pembangunan pabrik gula PT GMM Bulog segera direalisasikan pada 2026. Mereka juga mendesak reformasi total manajemen internal perusahaan.
Saat ini, pegawai tidak tetap telah dirumahkan dan pegawai tetap dipindahkan ke berbagai kantor Bulog di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pabrik disebut hanya dijaga petugas keamanan.
Petani juga menyampaikan bahwa pabrik gula PT GMM Bulog tidak akan beroperasi pada musim giling 2026. Hal ini disebabkan dua unit boiler mengalami kerusakan berat sejak September 2025 sehingga giling tebu 2025 dihentikan secara mendadak.
Akibat kondisi tersebut, kerugian petani ditaksir mencapai lebih dari Rp500 miliar.
Petani juga menyoroti komitmen Direktur Perum Bulog yang sebelumnya berjanji membeli tebu petani dengan harga pemerintah. Namun, janji tersebut tidak terealisasi dengan alasan belum tersedia anggaran.
Dampaknya, lebih dari 30.000 petani tebu di Blora mengalami keresahan. Mereka kesulitan menentukan tujuan penjualan hasil panen, sementara luas lahan tebu mencapai sekitar 8.000 hektare dan masa panen dimulai Mei 2026.
Petani juga mempertanyakan tanggung jawab atas utang yang mereka tanggung akibat kegagalan giling. Bahkan, muncul wacana tidak membayar utang ke perbankan.
Di sisi lain, petani berharap adanya kebijakan pemutihan utang bagi yang terdampak.
Mereka juga meminta Wakil Presiden menugaskan tim pencari fakta untuk turun langsung ke lokasi serta mengagendakan kunjungan kerja ke Kabupaten Blora.
Saat ini, kondisi Pabrik Gula PT GMM Bulog disebut sudah tidak beroperasi. Aliran listrik terputus dan kawasan pabrik gelap pada malam hari, mencerminkan aktivitas yang berhenti total.