JAKARTA, Blok7.id – Sebuah gempa tektonik hukum sedang mengguncang tanah air. Proyek pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang seharusnya menjadi tumpuan ekonomi rakyat, kini justru terseret ke dalam pusaran dugaan korupsi skala raksasa. Tak main-main, potensi kerugian negara ditaksir menyentuh angka fantastis yaini, 64 triliun.
Tabir gelap ini mulai tersingkap setelah sejumlah kontraktor di wilayah Jawa Barat nekat bernyanyi. Mereka membongkar borok di balik fisik gedung kantor Kopdes yang kini menjadi saksi bisu dugaan penjarahan uang rakyat secara sistematis, Selasa (12/5/2026).
Praktik culas yang terendus memiliki pola yang sangat rapi namun brutal. Berdasarkan data yang dihimpun, setiap unit pembangunan kantor Kopdes memiliki pagu anggaran sebesar 1,6 miliar. Namun, di lapangan, para pelaksana proyek mengaku hanya menerima ‘remah-remah’ dana.
”Kami hanya menerima sekitar 800 juta untuk menyelesaikan bangunan fisik itu sampai tuntas,” ungkap salah satu sumber kontraktor.
Artinya, terdapat 50% anggaran yang hilang, sebelum menyentuh semen dan batu bata di lapangan. Pemotongan masif sebesar 800 juta per titik ini diduga mengalir ke kantong-kantong pihak yang tidak bertanggung jawab.
Jika dugaan ini terbukti, maka kasus ini akan tercatat sebagai salah satu skandal finansial terbesar dalam sejarah modern Indonesia.
Mari bedah logikanya:
- Target pembangunan : 80.000 unit Kopdes
- Total anggaran Negara : 128 triliun
- Dugaan korupsi per Unit : 800 juta
- Total potensi kerugian : 64 triliun
Angka 64 triliun ini setara dengan setengah dari total anggaran yang dialokasikan negara. Sebuah kebocoran yang melampaui batas kewajaran dan akal sehat.
Gelombang kemarahan publik tak terbendung setelah video kesaksian para kontraktor viral di jagat maya.
Kritikus dan pengamat ekonomi-politik, Gede Sandra, menegaskan bahwa ini adalah serangan telak terhadap kedaulatan anggaran.
“Ini bukan lagi soal angka kecil, ini uang rakyat yang diduga ditilep dalam jumlah yang tidak main-main. Harus ada pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini,” tegas Gede Sandra.
Hingga saat ini, instansı terkait yang bertanggung jawab atas proyek raksasa ini masih bungkam seribu bahasa. Belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan untuk menepis atau mengklarifikasi tudingan berat ini.
Sementara itu, netizen di media sosial terus menyuarakan tagar transparansi, menuntut pihak berwenang segera menyeret para aktor di balik sunat anggaran 64 triliun ini ke hadapan hukum.
Akankah kasus ini berakhir di meja hijau, atau sekadar menjadi angin lalu di tengah hiruk-pikuk politik? Rakyat menunggu nyali aparat.
(Redaksi/Hans)