Yogyakarta. Blok7.id – Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial jika tidak diikuti langkah antisipasi yang tepat dari pemerintah.
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.A., menilai kenaikan harga BBM tersebut tidak bisa dilihat sebagai persoalan domestik semata.
Menurutnya, kondisi itu berkaitan erat dengan situasi geopolitik global yang masih bergejolak.
Zuly mengatakan konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah telah memengaruhi distribusi energi dunia. Kondisi tersebut ikut mendorong kenaikan harga minyak internasional yang pada akhirnya berdampak pada negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.
“Sebetulnya sudah banyak diprediksi oleh para ekonom dan ahli kebijakan publik bahwa apabila konflik berlangsung lama dan jalur distribusi energi global terganggu, maka harga minyak dunia akan terus meningkat. Dan sekarang kondisi itu mulai kita rasakan,” ujar Zuly saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/6/2026).
Menurutnya, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kenaikan harga BBM. Respons masyarakat terhadap situasi energi saat ini juga perlu dicermati.
Ia menilai antrean panjang yang mulai terlihat di sejumlah SPBU dapat menjadi sinyal meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kenaikan harga maupun ketersediaan pasokan energi.
Karena itu, Zuly menekankan pentingnya pemerintah menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka dan konsisten mengenai kondisi stok serta arah kebijakan energi nasional.
Di sisi lain, ia mengingatkan dampak kenaikan harga energi berpotensi lebih berat dirasakan kelompok masyarakat yang selama ini bergantung pada BBM bersubsidi.
Menurutnya, kenaikan biaya energi dapat memicu efek berantai ke berbagai sektor. Ketika ongkos transportasi dan distribusi meningkat, harga kebutuhan pokok berpotensi ikut terdorong naik.
Sementara itu, kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan pendapatan sering kali tidak secepat laju kenaikan biaya hidup.
“Kalau pendapatan masyarakat relatif tetap sementara harga bahan bakar meningkat, maka dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor. Harga bahan pokok berpotensi naik, biaya produksi meningkat, dan pada akhirnya beban ekonomi masyarakat menjadi semakin berat,” jelasnya.
Lebih jauh, Zuly menilai tekanan ekonomi yang berlangsung dalam waktu lama dapat memicu ketidakpuasan sosial. Risiko tersebut bisa semakin besar apabila penurunan daya beli tidak hanya dirasakan kelompok berpenghasilan rendah, tetapi juga kalangan menengah.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah segera menyiapkan berbagai langkah mitigasi. Mulai dari menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat program perlindungan sosial, hingga memastikan kebijakan ekonomi mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Ketika tekanan ekonomi dirasakan oleh semakin banyak kelompok masyarakat, potensi munculnya solidaritas sosial akibat kesulitan ekonomi juga akan semakin besar. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah yang cepat dan tepat agar kondisi tersebut tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas,” pungkas Zuly.