BLORA, Blok7.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), enggan memberikan tanggapan terkait temuan indikasi penyimpangan penggunaan minyak goreng bersubsidi, Minyakita, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bogowanti, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.
Saat dicecar oleh awak media mengenai temuan sensitif tersebut, Zulhas memilih menghindar dan secara terang-terangan mengalihkan topik pembicaraan.
”Sekarang ngomong lele dulu ya,” cetus Zulhas singkat kepada wartawan usai meninjau bantuan Bio Flok di Koperasi Merah Putih Desa Kamolan, Kecamatan/Kabupaten Blora, Jumat (31/7/2026).
Sikap enggan berkomentar ini menjadi sorotan tajam, mengingat temuan penggunaan Minyakita di SPPG Bogowanti bukanlah isu sepele. Dugaan penyalahgunaan bahan pangan bersubsidi tersebut mencuat pasca-inspeksi mendadak (sidak) tim gabungan yang mengusut kasus dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Insiden tragis yang terjadi pada Senin (20/7/2026) lalu itu telah mengakibatkan sedikitnya 19 siswa sekolah dasar dilarikan ke Puskesmas Ngawen untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, alih-alih memberikan kejelasan atas evaluasi dan pengawasan program prioritas ini, Menko Pangan justru terkesan ‘main aman’.
Fokus Retorika Ekonomi, Abaikan Pertanyaan Pengawasan
Sepanjang kunjungannya di Blora, Zulhas lebih memilih mengumbar retorika mengenai sinergitas program MBG dengan Koperasi Merah Putih yang diklaim mampu menggerakkan roda perekonomian desa dan menekan angka stunting.
”Nanti SPPG itu perlu ikan, perlu macem-macem itu disuplai oleh koperasi, disuplai oleh koperasi desa, disuplai oleh nelayan dan seterusnya,” ujar Zulhas.
Ia memaparkan skema pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur pendukung Koperasi Merah Putih, mulai dari wilayah pesisir untuk menyerap hasil nelayan agar tak dimainkan tengkulak, hingga daerah daratan untuk memasok bahan baku program MBG.
”Kalau nggak laku dibeli oleh koperasi (Merah Putih), nanti koperasi suplai ke SPPG,” tambahnya sembari menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat produktif.
“Nggak cukup hanya, ‘Kamu susah ya, kasih 10 kilo’, nggak begitu. Karena produktif itu, kehormatan.”
Sayangnya, pemaparan konsep idealis pemberdayaan ekonomi tersebut terasa timpang ketika pejabat berwenang memilih bungkam atas dugaan penyimpangan regulasi Minyakita dan kasus keamanan pangan anak sekolah yang sudah menelan korban di lapangan.
(Redaksi/Hans)