Blok7.id – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan pihaknya telah menerima informasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader partai tersebut.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Said mengatakan, PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati sepenuhnya kewenangan dan proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK.
“Kami juga mengajak semua pihak mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan,” kata Said Abdullah, Sabtu (8/11/2025).
Said menegaskan, PDI Perjuangan Jawa Timur selalu menjunjung tinggi independensi KPK. Ia menyebut hal itu sejalan dengan amanat yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas, dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” ujarnya.
Said juga menuturkan, seluruh jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim meyakini bahwa tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Karena itu, partai menegaskan dukungan terhadap setiap langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga berwenang.
“Oleh sebab itu kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi,” tegas politisi yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Said menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa penangkapan Sugiri Sancoko oleh KPK.
“Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera,” ucapnya.
Menurut Said, kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi PDI Perjuangan Jawa Timur untuk terus berbenah dan memperkuat pembinaan kader di masa mendatang.
“Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi,” tutup Said Abdullah.