Jakarta. Blok7.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal menelusuri seluruh proses pengadaan di Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul terungkapnya dugaan penggelembungan harga dalam program yang dikelola lembaga tersebut.
Langkah itu dilakukan setelah mantan pimpinan BGN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang tengah diusut aparat penegak hukum.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan pemeriksaan tidak hanya berfokus pada satu titik, melainkan mencakup seluruh proses pengadaan yang terkait dengan program BGN.
Menurutnya, Kejagung akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meneliti berbagai transaksi dan menilai kewajaran pelaksanaannya.
“Semua pengadaan akan kita teliti. Kita bekerja sama dengan BPKP. Nanti kita lihat kewajarannya seperti apa. Semua akan kita buka,” kata Febrie di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPA), Jakarta Selatan, Senin (15/6/2026).
Febrie menegaskan pengusutan tersebut dilakukan agar program yang dijalankan BGN tetap berjalan sesuai tujuan awal yang telah dirancang pemerintah.
Ia menyebut program tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan gizi anak-anak sekolah sekaligus mendukung kualitas pendidikan.
“Yang jelas kita ingin bagaimana BGN ini berjalan sesuai rencana awal. Tujuan awalnya kan untuk anak-anak kita supaya bergizi, sehingga ketika berangkat ke sekolah perutnya terisi dan mereka bisa menerima pembelajaran dengan baik,” ujarnya.
Selain aspek gizi, Kejagung juga menaruh perhatian terhadap dampak ekonomi yang dihasilkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Febrie berharap pelaksanaan program dapat melibatkan lebih banyak pelaku usaha dan produsen pangan lokal sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau nanti vendornya memang berasal dari masyarakat sekitar, sayurnya dari petani sekitar, ayamnya juga dari daerah setempat, tentu itu yang kita harapkan,” katanya.
Ia memastikan Kejagung akan mengusut setiap dugaan penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, transparansi diperlukan agar tujuan besar program MBG tidak terganggu oleh praktik-praktik yang merugikan negara maupun masyarakat.
“Makanya kita proses, kita buka semuanya. Kita dorong agar tujuan baik MBG ini benar-benar berhasil. Tolong juga dijaga agar yang sekarang bisa menjalankan program ini sesuai harapan. Ini untuk anak-anak bangsa,” tutup Febrie.