JAKARTA, Blok7.id – Pemerintah resmi memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Keputusan signifikan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan bahwa dana TKD kerap kali disalahgunakan oleh sejumlah pemerintah daerah, yang berujung pada tidak optimalnya dampak anggaran dalam menopang perekonomian wilayah.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemotongan ini bukan tanpa alasan kuat. “Realisasi anggaran TKD tahun ini saja baru mencapai 66,1% dari total Rp864,1 triliun hingga akhir Agustus,” ujar Menkeu.
Data serapan yang rendah ini menjadi salah satu pendorong utama pergeseran kebijakan fiskal.
Alokasi Bergeser, Belanja Pusat Naik Rp400 Triliun
Sebagai langkah pengganti untuk memastikan dana negara tetap terserap efektif dan berdampak langsung, pemerintah pusat memutuskan untuk meningkatkan belanja program kementerian/lembaga (K/L).
Anggaran belanja K/L pada tahun 2026 diusulkan menjadi Rp1.367 triliun, meningkat sekitar Rp400 triliun dibandingkan alokasi tahun ini.
Meskipun secara keseluruhan anggaran TKD 2026 dipangkas drastis, sempat ada tambahan sebesar Rp43 triliun, menjadikan total TKD 2026 berada di angka Rp692 triliun. Namun, jumlah tersebut tetap jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan alokasi TKD tahun ini yang mencapai Rp919 triliun.
Peringatan Keras Bagi Kepala Daerah
Menkeu Purbaya memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah. Mereka didesak untuk lebih serius dan bertanggung jawab dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, serta memastikan setiap rupiah digunakan sesuai peruntukan agar terhindar dari potensi kasus korupsi.
Keputusan ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan pengamat ekonomi dan kebijakan publik. Apakah langkah radikal pemerintah memangkas TKD dan memindahkan fokus belanja ke program pusat ini benar-benar bisa memperbaiki tata kelola keuangan negara secara menyeluruh, atau justru akan menimbulkan ketimpangan baru dalam pembangunan daerah?. (Hans)