Blok7.id – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Ia menilai, keputusan seperti itu mesti melalui pertimbangan matang dan mendalam.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurut Hasto, gelar pahlawan nasional adalah bentuk penghormatan tertinggi negara yang hanya pantas disematkan kepada sosok yang benar-benar menjadi teladan, tanpa memiliki catatan kelam terhadap kemanusiaan.
“Pesan Ibu Megawati Soekarnoputri sangat jelas dan tegas, jangan mudah memberikan gelar pahlawan. Karena gelar itu adalah simbol penghargaan tertinggi bagi mereka yang memperjuangkan nilai kemanusiaan dan tidak mengkhianati rakyatnya sendiri,” ujar Hasto saat diwawancarai awak media di Kota Blitar, Sabtu (1/11/2025).
Ia menambahkan, seorang pahlawan sejati adalah figur yang mampu menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa, baik di masa kini maupun masa depan.
“Pahlawan harus memiliki kepeloporan dan dedikasi bagi rakyat, bukan yang justru menindasnya,” ucapnya.
Hasto juga mengingatkan pentingnya melibatkan publik dan kalangan akademisi dalam proses penentuan gelar pahlawan nasional. Menurutnya, pandangan dari perguruan tinggi dan tokoh bangsa perlu dihargai agar keputusan negara bersifat objektif.
“Banyak perguruan tinggi dan tokoh bangsa memberikan catatan tentang rekam jejak sejarah. Itu harus dihargai agar keputusan negara benar-benar objektif,” katanya.
Ia menegaskan kembali bahwa semangat kepahlawanan harus berakar pada nilai kemanusiaan universal dan semangat anti-penindasan, sebagaimana telah diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa.
“Kita harus menjaga kemurnian makna kepahlawanan. Jangan sampai simbol itu kehilangan nilai moralnya,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa nama Soeharto masuk dalam daftar 40 tokoh yang diusulkan menerima gelar pahlawan nasional.
Dalam daftar itu juga terdapat Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh perempuan Marsinah.
Meski demikian, penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukan hal baru. Wacana tersebut telah lama memunculkan perdebatan di berbagai forum diskusi dan aksi unjuk rasa.