BLORA, Blok7.id – Kabupaten Blora, yang dikenal sebagai tanah dengan kekayaan alam melimpah, mulai dari minyak bumi, gas alam, hingga hutan jati terbaik di dunia justru menorehkan ironi yang mencolok.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Di tengah potensi besar itu, Blora masih tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Tengah.
Infrastruktur terbengkalai, angka pengangguran masih tinggi, dan persoalan gizi buruk seperti stunting belum juga tertangani tuntas.
Namun, di sisi lain, data terbaru Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 justru mengungkap fakta mengejutkan, Blora menjadi penyumbang pajak terbesar kedua di Jawa Tengah, hanya kalah dari Kota Semarang.
Dari total DBH Pajak sebesar Rp984,9 miliar, Blora menerima Rp35,9 miliar, jauh di atas kabupaten-kabupaten lain di sekitarnya seperti:
- Kabupaten Pati, Rp8,2 miliar
- Kabupaten Rembang, Rp7,0 miliar
- Kabupaten Grobogan, Rp9,8 miliar
- Kabupaten Demak, Rp7,3 miliar
Bahkan dibandingkan dengan daerah yang ekonominya lebih maju seperti Kota Surakarta (Rp17,1 miliar) atau Kabupaten Banyumas (Rp14,4 miliar), posisi Blora masih unggul jauh.
Kekayaan Alam yang Tak Dinikmati Rakyat
Padahal, hampir seluruh wilayah Blora memiliki potensi energi dan kehutanan bernilai tinggi. Cadangan minyak dan gas bumi tersebar di wilayah Cepu dan sekitarnya, sementara hampir separuh wilayah Blora adalah hutan jati dengan nilai ekonomi yang luar biasa.
Namun, kontribusi besar Blora pada pajak daerah seakan tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya. Banyak warga yang masih bergantung pada sektor informal, akses jalan rusak parah, dan fasilitas publik tertinggal.
Beban Tinggi, Manfaat Rendah
Pengamat kebijakan fiskal daerah menilai tingginya setoran pajak Blora mencerminkan beban fiskal yang tidak proporsional bagi daerah tertinggal.
“Blora menjadi contoh nyata bagaimana daerah kaya sumber daya bisa tetap miskin jika tidak mendapat proporsi dana bagi hasil yang adil,” ujar X salah satu analis keuangan daerah.
Meski pemerintah pusat memberikan DBH tinggi, banyak pihak menilai alokasi dan pemanfaatan dana tersebut belum efektif.
“Rakyat tidak butuh angka besar di laporan, tapi butuh jalan yang bisa dilalui, sekolah yang layak, dan air bersih di rumahnya,” tambahnya.
Ironi Tanah Kaya, Warga Sengsara
Blora hari ini menghadirkan pertanyaan mendasar bagi tata kelola keuangan daerah, untuk siapa kekayaan alam itu bekerja? Jika sumber daya besar hanya menjadi angka dalam laporan pajak, tanpa berujung pada kesejahteraan warga, maka Blora bukan hanya ‘penyetor pajak besar’, tapi juga ‘korban kebijakan fiskal yang timpang’.
Faktanya, Setoran Pajak Blora Kalahkan Solo dan Kudus, Tapi Jalan Desa Masih Berlumpur”. Lalu ‘Blora Kaya Minyak dan Jati, Tapi Warganya Masih Susah Makan’. Kemudian ‘Dana Bagi Hasil Besar, Tapi Rakyat Blora Tak Kebagian Hasil’. Dan ‘Ironi Pajak Blora Menyumbang Besar, Miskin Tak Berkurang’. (Hans)