BLORA, Blok7.id – Di tengah kian menurunnya dana transfer pusat ke daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terus menggencarkan efisiensi anggaran.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kali ini, sorotan diarahkan pada beban besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menggaji pegawai di tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, menegaskan perlunya langkah konkret agar RSUD dapat mandiri secara finansial melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Sampai saat ini rumah sakit di Blora belum ada yang mandiri. Gaji pegawai mereka masih dibayar dari APBD. Kami belajar dari daerah lain yang sudah berhasil membuat RSUD-nya mandiri,” ujar Komang, Senin (11/11/2025).
Menurut Komang, ketergantungan RSUD terhadap APBD harus dikurangi secara bertahap. Pihaknya tengah melakukan kajian bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora untuk menghitung kemampuan keuangan masing-masing RSUD dalam membayar gaji pegawai dari dana BLUD.
“Kami ingin tahun depan, atau paling lambat 2026–2027, RSUD bisa mulai mandiri membayar gaji pegawai dari dana mereka sendiri. Ini menjadi langkah penting menuju efisiensi dan kemandirian keuangan daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Blora, Nur Betsia Bertawati, mengungkapkan bahwa saat ini masih dilakukan simulasi keuangan di tiga RSUD, yakni RSUD Cepu, RSUD Blora, dan RSUD Randublatung.
“Total pegawai di tiga RSUD sekitar seribu orang. Namun, kalau sekarang mereka harus membayar penuh gaji pegawai dari BLUD, belum mampu,” jelas Nur Betsia.
Ia menambahkan, kebutuhan dana gaji untuk pegawai PNS dan PPPK di lingkungan RSUD masih sangat besar sehingga perlu strategi transisi yang matang sebelum penerapan penuh sistem BLUD.
Langkah efisiensi yang digencarkan Pemkab Blora ini mendapat perhatian publik. Banyak warga menilai, kebijakan penghematan di sektor pelayanan publik harus dibarengi dengan pengendalian pengeluaran pejabat dan efisiensi birokrasi.
Netizen pun bersuara tegas: “Efisiensi boleh, tapi jangan rakyat yang dikorbankan. Jangan pajak dinaikkan terus, sementara pelayanan publik masih lemah dan infrastruktur banyak yang rusak.”
Dengan tekanan fiskal yang makin berat, Blora kini dihadapkan pada pilihan sulit, yakni menata ulang belanja daerah atau terus bergantung pada dana pusat yang kian menyusut. (Hans)