Blok7.id – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Eka Widodo atau yang akrab disapa Edo, angkat suara soal temuan Ombudsman RI terkait potensi kerugian negara hingga Rp 3 triliun akibat tata kelola beras yang dinilai belum berjalan optimal.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ia menilai langkah Ombudsman mengungkap persoalan ini sudah tepat dan perlu mendapat dukungan penuh.
“Apa yang diungkapkan Ombudsman ini sangat penting sebagai peringatan bagi pemerintah untuk segera membenahi tata kelola beras nasional,” ujar Edo, Minggu (16/11/2025).
Edo menilai Ombudsman RI telah menjalankan peran pengawasan pelayanan publik dengan baik, terutama dalam menangani dugaan maladministrasi di sektor pangan.
Menurutnya, penguatan lembaga pengawas mutlak diperlukan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Temuan Ombudsman menunjukkan sederet masalah dalam pengelolaan beras nasional.
Mulai dari minimnya transparansi dan akuntabilitas, lemahnya pengawasan distribusi, hingga potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.
Keterlambatan dalam proses pengadaan serta pendistribusian beras juga disebut menjadi faktor yang memperburuk situasi.
Dampaknya tak main-main. Selain berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah, distribusi beras ke masyarakat ikut tersendat.
Harga beras menjadi sulit dikendalikan, akses masyarakat terhadap beras berkualitas terbatas, dan rantai distribusi ikut terganggu.
“Jadi, yang dirugikan tidak hanya negara, tapi masyarakat yang paling didirugikan dengan tata kelola beras yang buruk,” terang legislator asal Dapil Jawa Tengah IX itu.
Edo menekankan bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembenahan tata kelola pangan harus menjadi prioritas nasional.
Ia mendorong pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta menutup celah penyimpangan di seluruh proses pengelolaan beras.
“Dukungan terhadap Ombudsman RI adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Ini langkah penting dalam memastikan keamanan pangan nasional sekaligus melindungi keuangan negara,” tegasnya.