BLORA, Blok7.id – Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan sejumlah penegasan strategis saat mengikuti Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam rapat yang membahas masukan berbagai fraksi DPRD tersebut, Bupati Arief memberikan apresiasi sekaligus menanggapi secara rinci arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Mengawali pemaparannya, Bupati Arief menyampaikan terima kasih atas pandangan seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sepakat dengan dorongan fraksi gabungan terkait penurunan TKD dan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Optimalisasi PAD, peningkatan penerimaan pajak, serta penguatan kinerja BUMD akan menjadi fokus bersama. Termasuk potensi besar sektor migas yang harus kita garap lebih serius,” ungkapnya, Minggu (30/11/2025).
Menanggapi usulan perbaikan sejumlah ruas jalan seperti Doplang–Kemadoh, Banjarejo–Kamolan–Randu Alas, Sambong–Ledok, Bedingin–Kedungbacin, hingga Japah–Kalinanas–Kedungbacin, Arief menegaskan komitmen pemerintah daerah.
“Kita akan upayakan skema pembiayaan yang memungkinkan agar pembangunan jalan-jalan tersebut dapat dilanjutkan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa rencana pinjaman daerah dan skema Inpres Jalan Daerah (IJD) akan dimaksimalkan. Pada 2026, Pemkab Blora juga akan mengusulkan kembali sejumlah ruas tambahan agar masuk program inpres.
Bupati Arief menyatakan dukungan penuh pada penguatan tenaga penyuluh pertanian.
“Kewenangan PPL akan kita tarik ke pusat agar pembinaannya lebih fokus,” katanya.
Terkait persoalan hama tikus yang selama ini merugikan petani, Bupati Arief menegaskan bahwa Blora akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk pengendalian yang aman dan efektif.
Bupati Arief membeberkan rencana perubahan strategis pemanfaatan Dana Desa.
“Tahun depan DD akan dialihkan untuk penguatan koperasi Merah Putih sebagai upaya pemerataan ekonomi desa dan percepatan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Menyoroti catatan fraksi terkait OPD yang dinilai belum efektif, Arief memastikan evaluasi menyeluruh akan dilakukan.
“Kita terus dorong profesionalisme ASN agar kinerja birokrasi semakin baik,” ujarnya.
Ia juga menanggapi soal layanan BPJS KIS yang tidak aktif. Pemkab akan berkoordinasi lebih intens dengan BPJS agar masyarakat tidak dirugikan.
Catatan terkait bansos dan alat mesin pertanian (alsintan) turut menjadi perhatian. Arief mengatakan pemerintah daerah akan mengoptimalkan peran dalam pendampingan dan pengajuan alsintan ke pusat maupun provinsi.
“DP4 tetap menjadi andalan kita dalam ketahanan pangan dan akan terus diperhatikan,” tambahnya.
Selain itu, program penanaman pohon kelapa juga akan digencarkan sebagai bagian dari peningkatan ekonomi berbasis agro.
Terkait potensi PAD dari BUMD Blora Patra Energi (BPE), Arief menegaskan bahwa hal tersebut menjadi fokus pembenahan.
Untuk ruas Tanggel–Randublatung–Banjarejo yang tidak masuk kategori jalan kabupaten, Bupati Arief menyebut kemungkinan pengerjaan melalui TMMD atau skema lain.
Menanggapi catatan Fraksi PDI Perjuangan terkait disiplin waktu pelaksanaan program, Bupati Arief memastikan percepatan.
“Insyaallah akhir bulan ini sudah mulai kita laksanakan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti layanan administrasi kependudukan, termasuk inovasi ‘sehari bersalin akte kelahiran tuntas’ dari Dindukcapil, yang kembali dipertegas sebagai layanan prioritas.
Dengan serangkaian respons tersebut, Bupati Arief menegaskan bahwa Pemkab Blora berkomitmen menjaga arah pembangunan 2026 agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Hans)