JAKARTA, Blok7.id – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) resmi mengundang seluruh unsur pemerintahan desa dari 37 provinsi untuk mengikuti Aksi Damai Desa Indonesia 2025, Senin (8/12/2025), yang dipusatkan di kawasan Istana Negara dan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Aksi besar ini mengusung tema ‘Menggugah Hati Bapak Presiden Prabowo Subianto’.
Undangan tersebut tertuang dalam surat bernomor 411/DPP APDESI/XII/2025, yang menegaskan bahwa aksi ini merupakan penyampaian aspirasi secara damai, tanpa muatan politik, dan APDESI hadir semata sebagai fasilitator.
Sekitar 50.000 peserta terdiri dari Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Desa, RT/RW, PKK, hingga Posyandu diperkirakan memadati Ibu Kota, menggunakan total 880 bus dan 600 kendaraan kecil.
Aksi Damai ini membawa tiga tuntutan strategis yang dinilai mendesak untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa:
- Pencabutan Permenkeu 81/2025, yang dinilai menghambat penyaluran Dana Desa Tahap II serta menambah beban administratif, termasuk kewajiban laporan digital dan dokumen pendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Peninjauan Permenkeu 49/2025, terutama aturan yang menjadikan Dana Desa 2026 sebagai jaminan pemotongan otomatis untuk pembiayaan KDMP.
- Penghentian atau revisi regulasi yang dianggap mengurangi kewenangan musyawarah desa dalam pengelolaan Dana Desa 2026.
APDESI menilai rangkaian regulasi baru tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan masyarakat desa, menghambat program pembangunan, dan membebani pemerintah desa dengan syarat administratif yang belum sebanding dengan kesiapan infrastruktur di berbagai daerah.
Dalam pernyataannya, APDESI menegaskan aksi ini bukan penolakan terhadap program strategis Presiden Prabowo, termasuk KDMP. Sebaliknya, desa-desa di seluruh Indonesia disebut sangat mendukung agenda ‘Membangun dari desa dan dari bawah’.
Aksi ini dianggap momentum penting untuk menyampaikan langsung kegelisahan serta harapan desa terkait keberlangsungan Dana Desa, yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan dasar dan pembangunan lokal.
APDESI meminta seluruh peserta menjaga ketertiban, tidak membawa simbol politik atau atribut kelompok mana pun, serta menghindari barang terlarang.
Peserta juga diminta memastikan koordinasi dengan aparat daerah sebelum keberangkatan. Aksi dijadwalkan dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Surat tersebut ditutup dengan harapan agar Presiden Prabowo Subianto berkenan mempertimbangkan permohonan desa-desa se-Indonesia demi keberlanjutan pembangunan dan pelayanan masyarakat. (Hans)