JAKARTA. Blok7.id — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB asal Aceh, Irmawan, mendesak pemerintah pusat turun tangan cepat menangani bencana banjir bandang dan longsor yang melumpuhkan sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ia menyebut kondisi di lapangan sudah masuk tahap kritis karena makanan menipis dan beberapa lokasi mulai mengalami kelaparan.
“Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Banyak daerah terisolasi lebih dari satu minggu tanpa makanan. Ada masyarakat yang bertahan hidup hanya dengan memakan pisang mentah. Stok pangan sudah habis, bantuan belum masuk, dan warga kelaparan. Situasi ini membuat sebagian tempat mulai terjadi penjarahan,” ujar Irmawan di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak jauh lebih parah dibandingkan laporan awal. Jalan nasional yang menjadi jalur utama distribusi logistik bukan hanya tertutup longsor, tetapi juga hilang karena tersapu arus deras.
“Banyak badan jalan hilang sama sekali. Bahkan ada desa yang benar-benar lenyap. Di beberapa daerah kalau ada lima jembatan, lima-limanya hilang. Kalau ada sepuluh, semuanya juga hanyut,” katanya.
Irmawan menjelaskan, sejumlah kabupaten kini tak bisa ditembus jalur darat. Seluruh bantuan harus dikirim menggunakan helikopter, sementara armada yang tersedia tidak cukup untuk menjangkau jumlah pengungsi yang diperkirakan mencapai satu juta jiwa.
Ia menegaskan hampir semua pemerintah daerah sudah menyatakan tidak mampu menangani bencana ini. Anggaran darurat tidak tersedia, rumah sakit tidak berfungsi optimal karena listrik padam dan BBM langka, serta komunikasi di banyak titik putus total.
“Jika kondisi ini dibiarkan, korban jiwa berikutnya bukan lagi karena banjir, tetapi karena kelaparan dan penyakit,” tegasnya.
Irmawan menilai bencana yang melanda Aceh dan beberapa wilayah Sumatera sudah memenuhi syarat penetapan Bencana Nasional. Menurutnya, skala kerusakan dan dampaknya terlalu besar untuk ditangani daerah.
“Skala kerusakan dan jumlah korban sudah sangat jelas. Ini bukan bencana biasa. Banyak yang menyebutnya sebagai ‘tsunami darat’. Penetapan Bencana Nasional penting agar penanganan dapat dilakukan secara total oleh pemerintah pusat,” ujar Irmawan.
Ia juga mengingatkan risiko meningkatnya gejolak sosial. Selain penjarahan dan kelaparan, pemadaman energi, lumpuhnya jaringan komunikasi, serta kondisi pengungsian yang semakin padat membuat situasi makin tidak stabil.
“Bantuan dari Malaysia justru sudah tiba lebih dulu di beberapa titik. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah pusat memiliki kapasitas untuk menangani bencana besar seperti ini. Karena itu kami minta reaksi cepat sebelum korban bertambah,” katanya.
Fraksi PKB di Aceh masih berkoordinasi dengan struktur partai daerah untuk memetakan kebutuhan paling mendesak.
Namun sejumlah wilayah seperti Bireuen dan Aceh Tamiang belum bisa dihubungi karena jaringan komunikasi terputus.
Irmawan mengatakan bantuan sementara baru menjangkau lokasi yang mudah diakses, sedangkan daerah terisolasi memerlukan prioritas utama.