Blok7.id – Digitalisasi perlindungan sosial tak cukup sekadar memindahkan proses manual ke sistem elektronik.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pemerintah menegaskan transformasi besar harus dilakukan, mulai dari penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama hingga memastikan interoperabilitas data lintas sektor berjalan mulus.
Penekanan itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
“Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,” tegas Rini dalam rapat yang dipimpin Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KP-TDP) Luhut Binsar Pandjaitan.
Rini menekankan bahwa sistem perlindungan sosial harus ditopang oleh data pemerintah yang saling terhubung.
DTSEN, kata dia, perlu diperkuat dengan data administratif dari berbagai sektor agar semakin akurat, bersih, dan selalu diperbarui.
Dalam uji coba di Banyuwangi, proses bisnis bantuan sosial yang sebelumnya terdiri dari tujuh tahap berhasil dipangkas menjadi tiga tahap.
“Dari hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui data lintas sektor,” jelas Rini.
Presiden Prabowo Subianto turut menegaskan pentingnya perlinsos yang tepat sasaran dan berbasis data.
Ia mendorong evaluasi hingga perubahan skema subsidi bila diperlukan demi memastikan bantuan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.
Dengan dukungan teknologi, Presiden meyakini penyaluran bansos bisa jauh lebih presisi dan menjangkau penerima secara tepat.
“Arahan ini menjadi landasan bagi birokrasi untuk memperkuat integrasi data, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan bahwa negara hadir bagi masyarakat yang paling rentan,” ujar Rini.
Sementara itu, Ketua KP-TDP Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pilot project digitalisasi perlinsos akan diperluas ke banyak daerah.
“Kita akan piloting ke 32 kabupaten dan kota yang diseleksi oleh Kemendagri,” ungkap Luhut.
Luhut membeberkan bahwa digitalisasi bansos diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga 100–150 triliun rupiah per tahun.
Dari paparan Kemendagri, daerah yang diajukan untuk pilot project mencakup 16 kabupaten/kota di wilayah barat, 11 di wilayah tengah, serta 5 daerah di timur Indonesia.