Blok7.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluruskan pemberitaan terkait penanganan bencana di Kabupaten Aceh Tamiang.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya narasi di sejumlah media online mengenai pemasangan tenda bagi warga terdampak bencana.
BNPB menyatakan telah menyampaikan hak jawab atas pemberitaan tersebut. Penjelasan ini diberikan untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, khususnya terkait waktu dan alasan pendirian tenda pengungsian.
BNPB menegaskan, distribusi logistik berupa tenda pleton (TP) dan tenda keluarga (TK) telah dilakukan sejak akses jalur darat dari Kota Medan menuju Kabupaten Aceh Tamiang kembali terbuka.
Akses tersebut mulai dapat dilalui sejak Sabtu, 6 Desember 2025.Dalam kurun waktu satu minggu terakhir, BNPB telah mengirimkan tidak kurang dari 30 tenda pleton dan 1.000 tenda keluarga ke wilayah terdampak.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 tenda pleton dan 664 tenda keluarga telah berhasil didirikan sejak Rabu, 9 Desember 2025.BNPB menjelaskan, proses pendirian tenda membutuhkan waktu karena harus diawali dengan penyiapan lokasi yang aman dan layak.
Selain itu, pemasangan tenda juga dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi lapangan.
Tim BNPB di lokasi bencana disebut bekerja tanpa henti. Upaya pembangunan tenda dilakukan siang dan malam selama 24 jam agar warga terdampak dapat segera menempati tempat pengungsian yang lebih layak.
Berdasarkan fakta tersebut, BNPB menegaskan bahwa narasi yang menyebutkan pembangunan tenda dilakukan berkaitan dengan agenda kegiatan Presiden di Aceh Tamiang adalah TIDAK BENAR.
BNPB memastikan pendirian tenda pleton dan tenda keluarga dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana.
Upaya tersebut akan terus dilanjutkan hingga seluruh warga yang masih mengungsi dapat terwadahi dengan baik.
BNPB menyampaikan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terdampak bencana.
BNPB juga menyatakan tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat demi optimalisasi penanganan bencana di lapangan.