Jakarta. Blok7.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Kemenko PMK. Pelantikan berlangsung di Aula Heritage Kemenko PMK, Jumat (30/1/2026).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sebanyak 19 pejabat dilantik dalam kesempatan tersebut. Rinciannya, empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menjalani rotasi jabatan serta 15 Pejabat Fungsional Tertentu.
Empat pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut ditempatkan di sejumlah Asisten Deputi, yakni Asdep Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa, Asdep Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Asdep Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, serta Asdep Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan.
Sementara itu, 15 Pejabat Fungsional Tertentu yang dilantik berasal dari berbagai jabatan, meliputi Analis Kebijakan, Pranata Komputer, Perencana, dan Analis Hukum.Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja birokrasi di Kemenko PMK.
Hal tersebut dilakukan untuk mendukung peran Kemenko PMK sebagai koordinator kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga. Selain itu, mereka diminta memastikan kebijakan pemerintah berjalan secara terintegrasi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Pratikno menyoroti tantangan pembangunan manusia yang kian kompleks. Isu yang dihadapi mencakup persoalan keluarga, kesehatan, pendidikan, penguatan karakter bangsa, hingga penanggulangan bencana.
“Kemenko PMK harus menjadi penggerak orkestrasi kebijakan pembangunan manusia. Tidak bisa lagi bekerja secara sektoral. Yang dibutuhkan adalah integrasi program, keselarasan kebijakan, dan keberanian untuk melakukan terobosan demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Pratikno juga menekankan pentingnya loyalitas, dedikasi, dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ia mengingatkan bahwa penetapan pejabat bukanlah keputusan individual, melainkan hasil kesepakatan bersama.
Menurutnya, Kemenko PMK perlu memadukan konsep kementerian yang cerdas dan humanis. Konsep ini menekankan keseimbangan antara kinerja dan nilai kemanusiaan.
Dalam praktiknya, kementerian yang cerdas dan humanis diwujudkan melalui penerapan work life balance yang sehat, budaya inovasi berkelanjutan, serta kolaborasi yang kuat lintas unit dan sektor. Lingkungan kerja yang saling mendukung diharapkan mendorong aparatur berpikir kreatif, adaptif, dan membangun sinergi.
“Kementerian yang cerdas lahir dari kerja bersama yang saling melengkapi, sementara kementerian yang humanis tumbuh dari kepedulian, saling menghargai, dan keberanian untuk saling mengingatkan. Kemajuan tidak dibangun oleh satu orang, melainkan oleh tim yang mampu bergerak cepat, namun tetap berpegang pada nilai, etika, dan kebermanfaatan bagi sesama,” kata Pratikno.