Blok7.id – Pembenahan tata kelola Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JKN) kini menjadi fokus utama. DPR RI bersama pemerintah sepakat melakukan perbaikan menyeluruh, dimulai dari integrasi data lintas kementerian dan lembaga menuju satu data tunggal.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Hal ini dinilai penting untuk membangun sistem jaminan kesehatan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan minim polemik di masa depan.
Dalam kerangka itu, DPR memastikan masyarakat miskin dan rentan tidak kehilangan akses layanan kesehatan. Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam skema BPJS Kesehatan ditegaskan tetap berjalan, meski sebelumnya muncul keluhan publik terkait penonaktifan peserta.
Keputusan tersebut diambil setelah DPR melakukan langkah cepat dengan memanggil pemerintah dalam rapat konsultasi lintas kementerian dan lembaga. Pertemuan itu difokuskan untuk memastikan layanan kesehatan tetap bisa diakses tanpa hambatan administratif.
Dari rapat tersebut, DPR dan pemerintah menyepakati bahwa layanan kesehatan peserta PBI tetap berjalan selama tiga bulan ke depan. Dalam periode tersebut, iuran kepesertaan tetap dibayarkan oleh pemerintah sembari proses pembenahan data dilakukan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan kesepakatan itu sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak layanan kesehatan masyarakat.
“DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” ujar Dasco.
Menurutnya, persoalan administratif tidak boleh lagi menjadi penghalang masyarakat memperoleh layanan kesehatan. Karena itu, pembenahan data kepesertaan menjadi langkah awal yang dianggap krusial dalam perbaikan tata kelola JKN.
Dalam kesepakatan lanjutan, DPR dan pemerintah menugaskan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, serta BPJS Kesehatan untuk melakukan pengecekan dan pemutakhiran data desil menggunakan data pembanding terbaru.
Tujuannya agar kepesertaan PBI benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan kesalahan inklusi maupun eksklusi.DPR juga menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN. Anggaran PBI, ditegaskan, harus digunakan secara efektif, berbasis data yang akurat, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.
Bagi DPR, persoalan PBI tidak bisa dipandang sekadar sebagai isu teknis anggaran. Lebih dari itu, hal ini menyangkut perlindungan sosial dasar warga negara yang menjadi tanggung jawab negara.
Di sisi pelayanan, Dasco turut menekankan pentingnya transparansi informasi kepada masyarakat. Ia meminta BPJS Kesehatan proaktif melakukan sosialisasi dan notifikasi jika terjadi perubahan status kepesertaan, baik PBI maupun PBPU yang ditanggung pemerintah daerah.
“BPJS Kesehatan harus aktif memberikan pemberitahuan kepada peserta apabila terjadi perubahan status kepesertaan,” tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra.