BLORA, Blok7.id – Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram kembali memantik keresahan warga Kabupaten Blora. Dindagkop UKM Blora ‘jangan tidur’ segera turun tangan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Gas melon yang menjadi tumpuan dapur rumah tangga kecil dan pelaku UMKM itu mendadak sulit didapat. Warga pun tak lagi sekadar mengeluh di warung kopi, kali ini suara protes langsung mendarat ke grup WhatsApp dan menyasar Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini.
Pesan bernada keluhan itu muncul di grup komunitas ‘INFO BLORA SEKITARNYA’, Minggu (22/2/2026).
Akun OFFICIAL1211 secara terbuka menyampaikan aspirasi kepada orang nomor dua di Kabupaten Blora tersebut.
“Kami berharap Ibu Wakil dapat membantu kami mencari solusi untuk mengatasi masalah ini, sehingga masyarakat Blora dapat kembali mendapatkan gas LPG 3kg dengan mudah dan harga yang terjangkau,” tulisnya.
Kelangkaan ini bukan sekadar isu distribusi. Bagi warga kecil, gas melon adalah kebutuhan pokok. Tanpanya, aktivitas memasak terhambat, usaha kuliner mikro tersendat, dan pengeluaran rumah tangga membengkak karena harus membeli gas non-subsidi dengan harga lebih tinggi.
Beberapa warga mengaku harus berkeliling dari pangkalan ke pangkalan tanpa hasil. Bahkan ada yang mendapati harga melonjak di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Tak berhenti pada keluhan, nada geram juga muncul. Akun nyoban26 secara tegas meminta tindakan konkret.
“Harus ada operasi penimbun gas,” tulisnya.
Pernyataan itu mempertegas kecurigaan warga terhadap kemungkinan adanya oknum yang bermain di balik distribusi LPG bersubsidi. Desakan agar digelar operasi pasar dan inspeksi mendadak (sidak) pun menguat.
Sebagai pihak yang mengatur distribusi energi nasional, PT Pertamina (Persero) juga diharapkan segera memberikan klarifikasi terkait kondisi pasokan di wilayah Blora.
Sorotan kini tertuju pada Pemerintah Kabupaten Blora, khususnya dinas teknis seperti Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) ‘jangan tidur’ segera turun tangan melakukan sidak ke pangkalan-pangkalan LPG.
Transparansi distribusi dinilai menjadi kunci meredam keresahan publik. Kelangkaan LPG 3 kg bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut hajat hidup masyarakat kecil.
Jika tak segera diurai, bukan tidak mungkin keresahan di ruang digital akan berubah menjadi tekanan nyata di lapangan.
(Redaksi/Hans)