BLORA, Blok7.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di wilayah Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, menuai keluhan dari penerima manfaat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Keluhan tersebut mencuat setelah sebuah video yang memperlihatkan menu makanan diduga berupa ubi dalam kondisi tidak layak konsumsi beredar luas di media sosial.
Dalam video tersebut, seorang penerima manfaat mengungkapkan kekecewaannya terhadap makanan yang diterima.
“Astagfirullahaladzim.. kalau seperti ini entah apa modelnya? Ya Allah.. kok tidak bersyukur kalau begini ini ubi busuk lho, ini diberikan ke orang! Ini juga dana negara, dana pendidikan. Kok dicarikan yang bentukannya seperti ini, lihat ubinya,” ucapnya dalam video yang beredar.
“MBG itu dibagi tadi pagi, Selasa (10/3/2026),” lanjut sang penerima manfaat.
Unggahan video tersebut langsung memicu berbagai komentar dari warganet dan aktivis di Kabupaten Blora yang mempertanyakan kualitas makanan dalam program tersebut.
Salah satu aktivis Blora berinisial H menuliskan komentar bernada sindiran.
“Luweh bergizi sesajen seng dibuak neng pojok sawah,” tulisnya.
Sementara itu, aktivis lain berinisial A, yang berdomisili di wilayah Kecamatan Blora Kota, juga mempertanyakan mekanisme pembagian program MBG tersebut.
Menurutnya, pembagian makanan yang disebut tidak dilakukan setiap hari menimbulkan tanda tanya terkait penggunaan anggaran program tersebut.
“Hahahaha, makin lama MBG-nya seperti ini. Katanya di tempat Pak X malah tiga hari sekali,” tulisnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan ketidaksesuaian antara frekuensi pembagian makanan dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah.
“Coba dihitung kalau MBG dibagikan tiga hari sekali total anggaran tidak sampai Rp30 ribu. Pegawainya juga bisa libur tapi tetap dibayar, sedangkan dari pemerintah tiap hari dibayar,” keluhnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara program MBG maupun pemerintah daerah terkait keluhan yang beredar di masyarakat tersebut.
Warga berharap pemerintah segera melakukan pengecekan di lapangan guna memastikan kualitas makanan yang diberikan benar-benar layak konsumsi, mengingat program tersebut menyasar kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
(Redaksi/Hans)
