Jakarta. Blok7.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menilai perlunya campur tangan langsung Presiden RI Prabowo Subianto dalam menangani kasus tertahannya kapal tanker milik Pertamina di Selat Hormuz.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ia berpandangan, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang sedang memanas tidak cukup ditangani melalui jalur teknis kementerian saja.
Menurutnya, dibutuhkan komunikasi langsung di level kepala negara agar persoalan bisa segera dituntaskan.
“Saya kira masalah (tertahannya) kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” tegas Syafruddin dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Diketahui, hingga saat ini dua kapal tanker Pertamina masih tertahan. Kondisi ini terjadi seiring meningkatnya ketegangan di kawasan, termasuk kebijakan Iran yang menutup Selat Hormuz sebagai respons atas konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran terus melakukan langkah diplomasi. Upaya tersebut difokuskan untuk memastikan keselamatan kapal beserta seluruh awaknya.
Syafruddin mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan pemerintah. Namun, ia menilai pendekatan tersebut perlu ditingkatkan ke level yang lebih strategis agar hasilnya bisa lebih cepat dan efektif.
“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” ujar politisi Fraksi PKB tersebut.
Ia juga mengingatkan pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak global melintasi wilayah tersebut, sehingga gangguan di sana berdampak luas, termasuk bagi Indonesia.
Menurutnya, keterlibatan langsung Presiden akan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Apalagi, Indonesia dikenal sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk Iran.
Selain itu, ia menilai pendekatan multilateral juga penting dilakukan di tengah situasi konflik yang masih berlangsung. Di sisi lain, momentum ini dinilai perlu dimanfaatkan untuk mempercepat strategi diversifikasi energi nasional.
“Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” pungkasnya.