Jakarta. Blok7.id – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Taufiq R Abdullah, meminta pemerintah mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas terhadap Israel.

Ia mendesak agar dugaan kekerasan terhadap relawan kemanusiaan asal Indonesia dibawa ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Desakan itu muncul setelah adanya laporan penyiksaan yang dialami relawan WNI dalam insiden penangkapan kapal Global Sumud Flotilla oleh aparat Israel.

“Kami mengecam keras tindakan penangkapan terhadap aktivis kemanusiaan, lebih-lebih tindakan kekerasannya. Itu semua adalah kejahatan yang harus dihentikan dan diberi sanksi. Tentara Israel sudah berkali-kali menunjukkan perilaku kriminal baik terhadap usaha-usaha kemanusiaan maupun perdamaian. PBB tidak boleh kalah lagi dengan arogansi Israel yang tidak mau tunduk kepada hukum-hukum internasional yang berlaku,” kata Taufiq dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Taufiq, sikap dunia internasional selama ini dinilai terlalu pasif sehingga Israel dianggap semakin leluasa melakukan tindakan represif.

“Selama ini dunia internasional terkesan diam dan ketakutan, sehingga Israel terbukti bisa leluasa bertindak semena-mena,” ujarnya.

Salah satu relawan Indonesia, Rahendro Heruwibowo, turut mengungkap pengalaman yang dialaminya saat berada dalam tahanan aparat Israel. Ia mengaku mengalami kekerasan fisik sejak dipindahkan dari kapal menuju daratan.

Rahendro mengatakan dirinya bersama relawan lain diperlakukan kasar selama proses penahanan. Ia menyebut ada tindakan penyiksaan yang dilakukan aparat.

“Selama perjalanan pemindahan, para relawan mendapat perlakuan sangat kasar dari aparat Israel. Borgol dipasang luar biasa kencang lalu sengaja dimainkan (ditarik). Kami dipaksa berjalan sambil menunduk kepala, dan kalau ada yang jatuh langsung ditendang. Saya juga dipukul berkali-kali, diinjak, hingga disetrum,” ungkap Rahendro.

Taufiq pun meminta pemerintah tidak hanya fokus pada proses pemulangan para relawan ke Indonesia. Ia menilai pendampingan kesehatan dan psikologis terhadap korban juga harus menjadi perhatian utama.

“Kami meminta pemerintah segera melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh kepada para WNI yang menjadi korban. Selain itu, pendampingan trauma healing juga penting dilakukan agar kondisi fisik dan mental mereka benar-benar pulih,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!