Blok7.id – Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc., menilai langkah pemerintah melakukan refocusing Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah tepat.
Namun, ia mengingatkan pembenahan tidak cukup hanya mengubah sasaran penerima manfaat, melainkan juga menyentuh tata kelola hingga sistem evaluasi program.
Menurut Sri Raharjo, tujuan utama MBG seharusnya tetap diarahkan untuk mempercepat penurunan angka stunting.
Karena itu, pelaksanaan program perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
“Kalau tujuan MBG adalah meningkatkan status gizi dan mengatasi stunting, tentu semua orang sepakat itu tujuan yang baik. Persoalannya adalah bagaimana program itu dirancang dan dijalankan,” ujarnya, Senin (7/7).
Ia menjelaskan, pemerintah sebelumnya menargetkan prevalensi stunting nasional turun hingga di bawah 20 persen. Meski angka nasional mulai mendekati target, sejumlah daerah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur masih mencatat prevalensi stunting yang relatif tinggi.
Namun, menurutnya, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru lebih banyak dilakukan di wilayah yang mudah dijangkau, bukan di daerah yang menjadi kantong stunting.
“Kalau memang ingin setia pada tujuan mengatasi stunting, maka fasilitas penyediaan makanan bergizi seharusnya diprioritaskan di kantong-kantong stunting. Yang terjadi sekarang justru tidak konsisten dengan tujuan tersebut,” katanya.
Sri Raharjo juga menilai pemerintah terlalu cepat mengejar target perluasan program pada tahun pertama tanpa memastikan kesiapan infrastruktur, standar keamanan pangan, sanitasi, sumber daya manusia, maupun rantai pasok.Akibatnya, berbagai persoalan muncul, termasuk kasus keracunan makanan yang kemudian mendorong pemerintah melakukan perbaikan standar operasional dapur MBG.
“Sejak awal targetnya terlalu ambisius. Setelah banyak terjadi kasus keracunan, pemerintah akhirnya baru melakukan pembenahan. Seharusnya kesiapan itu disusun terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara besar-besaran,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti mekanisme pembangunan dapur MBG yang melibatkan yayasan dan investor. Menurutnya, skema tersebut membuat pembangunan lebih banyak terjadi di daerah dengan infrastruktur memadai, sementara wilayah 3T yang justru memiliki angka stunting tinggi menjadi kurang tersentuh.
“Kalau mekanismenya berbasis investasi, tentu investor akan memilih lokasi yang pasokan bahan pangannya mudah, listrik tersedia, SDM ada. Akibatnya daerah yang justru membutuhkan menjadi tertinggal,” ujarnya.
Sri Raharjo mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di sekolah, seperti dapur dan kantin, sehingga tidak perlu membangun fasilitas baru. Langkah itu dinilai lebih efisien sekaligus memaksimalkan infrastruktur yang telah ada.
Ia juga menyoroti aspek keamanan pangan yang dinilai belum menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, produksi makanan dalam jumlah besar tidak hanya membutuhkan ahli gizi, tetapi juga tenaga dengan kompetensi teknologi pangan.
“Persoalannya bukan hanya gizinya cukup atau tidak, tetapi makanannya aman atau tidak. Itu merupakan kompetensi utama teknologi pangan,” katanya.
Sri Raharjo turut menilai anggapan bahwa seluruh pangan olahan atau ultra-processed food (UPF) tidak layak digunakan dalam MBG perlu dilihat secara lebih proporsional. Menurutnya, produk pangan olahan tertentu justru dapat membantu menjaga keamanan pangan sekaligus mempermudah distribusi makanan bergizi.
Ia pun mengusulkan tiga langkah dalam refocusing MBG, yakni memprioritaskan penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi, mengevaluasi mekanisme penyediaan makanan terutama di wilayah 3T, serta mengukur keberhasilan program berdasarkan perubahan status gizi penerima manfaat, bukan sekadar jumlah makanan yang dibagikan.
“Kalau tujuan program ini meningkatkan status gizi, maka keberhasilannya harus diukur dari perubahan status gizi penerimanya. Harus ada data awal, lalu diukur kembali setelah satu tahun. Itu yang menjadi indikator keberhasilan,” tegasnya.
Menurut Sri Raharjo, refocusing MBG merupakan keputusan yang tepat. Meski begitu, evaluasi seperti ini semestinya sudah menjadi bagian dari perencanaan sejak awal agar program berjalan lebih efektif, efisien, dan benar-benar berdampak pada penurunan stunting.