Jakarta, Blok7.id – Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan kian mengkhawatirkan.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah segera menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional.
Daniel menilai dampak kebakaran sudah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi hingga perekonomian.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel Johan dalam keterangan persnya, Jumat (21/8/2026).
Berdasarkan data BNPB, titik panas atau hotspot masih tersebar di berbagai wilayah Kalimantan. Kalimantan Tengah mencatat jumlah tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara 3 titik.
Daniel meminta pemerintah tidak hanya menjadikan data hotspot sebagai angka pemantauan. Menurutnya, titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diverifikasi dan ditangani.
“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” tegasnya.
Kabut asap akibat karhutla juga disebut telah mengganggu aktivitas warga. Di sejumlah lokasi, jarak pandang bahkan dilaporkan hanya sekitar 10 meter.
Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat dan transportasi, termasuk di Banjarbaru dan wilayah Kalimantan Selatan. Sejumlah sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak bahkan terpaksa diliburkan karena kualitas udara memburuk.
“Tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk,” jelas Daniel.
Dampak lainnya juga dirasakan pada kesehatan dan lingkungan. Kabut asap disebut memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), merusak ekosistem dan habitat satwa, hingga berpotensi menimbulkan polusi lintas batas.
Malaysia bahkan menutup sementara ratusan sekolah akibat kabut asap dari karhutla di Indonesia dan menyatakan kesiapan membantu penanganan. Sementara Singapura telah mengingatkan warganya mengenai potensi kabut asap dari Sumatera dan Kalimantan.
Daniel meminta pemerintah mempercepat operasi pemadaman. Ia mendorong pengerahan personel dalam jumlah besar, termasuk memperkuat water bombing serta menggabungkan kekuatan Manggala Agni, BPBD, TNI dan Polri.
“Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara,” ucapnya.
Upaya modifikasi cuaca juga dinilai perlu segera dilakukan. Daniel meminta BNPB, BMKG, dan BRIN memperkuat koordinasi sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
“Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,” lanjut Daniel.
Politikus asal Kalimantan Barat itu turut mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi karhutla yang setiap tahun berulang.
“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” tukasnya.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat di sejumlah daerah ikut turun tangan memadamkan api. Daniel mencontohkan aksi remaja 15 tahun bernama Rudiansyah di Palangkaraya yang membantu ayahnya memadamkan karhutla sepulang sekolah dengan mengenakan kostum Superman.
“Banyak masyarakat yang geregetan sehingga bergerak sendiri memadamkan Karhutla. Di Kalbar, bahkan ibu-ibu yang turun. Seperti di Sambas namanya Srikandi, di Ketapang ada kelompok ibu-ibu bernama The Power of Mama. Saya kagum sekali, mereka sangat hebat dan berani,” ungkap Daniel.
Meski mengapresiasi keterlibatan warga, Daniel mengingatkan keselamatan tetap harus menjadi prioritas. Masyarakat yang membantu pemadaman diminta menggunakan perlengkapan keamanan dan alat pemadam yang memadai.
“Tetap prioritaskan keselamatan diri. Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas. Dan penting juga standar keamanan diperhatikan kepada para petugas lapangan yang terus berjibaku memadamkan Karhutla,” pesannya.
Daniel juga meminta penegakan hukum dilakukan terhadap pihak yang menyebabkan karhutla, baik pembakaran yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian.Ia mengingatkan agar kemarahan masyarakat tidak berujung pada tindakan sendiri terhadap pelaku pembakaran.
“Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan,” ujar Daniel.
Selain meminta status bencana nasional, Daniel mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran penanggulangan karhutla yang telah dialokasikan negara.
“Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.
“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” pungkas Daniel.