JAKARTA, Blok7.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran jumbo mencapai Rp335 triliun kini menjadi sorotan publik. Di tengah narasi pemerintah tentang upaya mengatasi gizi buruk dan membantu masyarakat miskin, muncul pertanyaan tajam, sejauh mana dana raksasa tersebut benar-benar sampai ke rakyat?
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sorotan itu disampaikan oleh peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, yang memaparkan simulasi perhitungan anggaran MBG yang dinilai kontras dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, jika anggaran Rp335 triliun tersebut dibagi secara merata kepada seluruh penduduk Indonesia, setiap orang berpotensi menerima sekitar Rp361 ribu per bulan.
Sementara jika dana itu difokuskan hanya kepada keluarga miskin, setiap keluarga secara teoritis bisa menerima sekitar Rp5,2 juta per bulan atau Rp66 juta per tahun.
“Secara matematis angkanya sangat besar. Namun realitas di lapangan, masyarakat yang menjadi sasaran justru diperkirakan hanya menerima manfaat sekitar Rp200 ribu,” ujar Wahyudi dalam analisisnya, Jumat (13/3/2026).
Perbedaan angka yang sangat jauh itu memunculkan kekhawatiran bahwa sebagian besar anggaran justru terserap di sepanjang rantai birokrasi dan bisnis.
Dalam skema pelaksanaannya, dana program disebut mengalir melalui berbagai pihak seperti vendor penyedia makanan, perusahaan logistik, hingga pelaku usaha besar dalam rantai pasok.
Kondisi tersebut memunculkan kritik bahwa program yang seharusnya menjadi bantuan sosial bagi rakyat justru berpotensi berubah menjadi corporate welfare atau subsidi terselubung bagi korporasi yang terlibat.
Sejumlah kalangan masyarakat sipil pun mulai mendesak pemerintah membuka secara transparan alur penggunaan anggaran MBG. Pasalnya, dana Rp335 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan uang publik yang seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pengamat menilai evaluasi menyeluruh terhadap skema pelaksanaan program perlu dilakukan agar kebijakan tersebut tidak hanya terlihat ambisius di atas kertas, tetapi benar-benar mampu mengurangi beban ekonomi dan memperbaiki kualitas gizi masyarakat miskin.
(Redaksi/Hans)