BLORA, Blok7.id – Ketua Fraksi PKB DPRD Blora, Munawar, menanggapi sikap Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang melakukan boikot terhadap Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus).
Ia menegaskan bahwa Fraksi PKB menghormati langkah tersebut sebagai bagian dari hak politik setiap fraksi di DPRD. Namun demikian, Munawar menekankan bahwa jalannya lembaga tidak boleh terhenti selama syarat kuorum terpenuhi.
“Kami menghormati hak politik Fraksi PDIP. Tapi lembaga tetap harus berjalan, karena kalau masih kuorum ya dijalankan,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Munawar mengaku terkejut dengan aksi yang dilakukan Fraksi PDIP, khususnya saat mempertanyakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mempertanyakan apakah langkah tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku di DPRD.
“Saya juga kaget dengan aksi teman-teman Fraksi PDIP. Kita belum paham apakah itu dinaungi regulasi atau tidak. Setiap langkah anggota DPRD itu ada aturannya,” kata Ketua Fraksi PKB.
Ia menjelaskan bahwa dalam struktur DPRD, fraksi bukan merupakan bagian dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Fraksi, lanjutnya, berfungsi menempatkan kader di masing-masing komisi yang memiliki peran bermitra dengan OPD sesuai bidangnya.
“Fraksi itu menempatkan kadernya di Komisi A, B, C, atau D. Kalau ada persoalan, seharusnya ditanyakan melalui komisi terkait. Itu sudah diatur dalam tata tertib dan dijamin regulasi, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan,” jelas Munawar.
Munawar juga mendorong agar semua pihak mengedepankan komunikasi yang lebih intensif guna meredakan ketegangan politik yang terjadi. Ia menilai, permasalahan yang muncul seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme yang telah tersedia.
“Kita punya unsur pimpinan yang juga berasal dari berbagai fraksi, termasuk PDIP. Pimpinan itu bersifat kolektif kolegial. Kalau satu pihak diserang, itu sama saja menyerang keseluruhan pimpinan. Kalau ada kebuntuan, mari kita buka ruang komunikasi,” tegasnya.
Sebelumnya, dinamika politik di DPRD Blora memanas setelah Fraksi PDIP melayangkan aksi boikot dan mosi tidak percaya.
Ketua Fraksi NasDem, Yuyus Waluyo, turut menanggapi situasi tersebut dengan menekankan pentingnya menjaga etika politik dan menghindari serangan personal terhadap pimpinan DPRD.
(Redaksi/Hans)