BLORA, Blok7.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora kembali menuai sorotan tajam setelah muncul dugaan menu makanan berbelatung yang diterima siswa SD Muhammadiyah Blora. Insiden ini menambah daftar masalah distribusi makanan dari SPPG Kamolan yang sebelumnya juga tersandung kasus roti berjamur.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ketua SPPG Kamolan, Muhammad Arif Rohman Aziz, menjelaskan bahwa bahan baku bandeng yang dipermasalahkan sebenarnya baru diterima pihaknya pada pukul 12.00 WIB dari daerah Juwana, Kabupaten Pati. Saat diterima, menurutnya kondisi ikan masih segar dan telah dilakukan pengecekan pada malam harinya.
“Bandeng datang sekitar jam 12 siang dan sudah kami cek malamnya, kondisinya masih fresh. Kami pesan dari Juwana, Kabupaten Pati, dan dikemas menggunakan iwol. Bahkan kami juga mengambil video sebagai dokumentasi untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu,” jelas Arif, Rabu (18/3/2026).
Ia menyebut, ikan tersebut juga telah disimpan di dalam freezer sebelum diolah.
Namun persoalan muncul setelah pihak sekolah menyampaikan aduan pada pukul 13.30 WIB. Aduan tersebut menyebutkan terdapat salah satu menu yang ditemukan dalam kondisi mengeluarkan belatung.
“Distribusi makanan dilakukan sekitar pukul 11.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB ada aduan dari SD Muhammadiyah Blora yang menyatakan ada satu menu terdapat belatung,” ujarnya.
Menanggapi laporan tersebut, pihak SPPG Kamolan langsung menginstruksikan driver untuk menarik dan mengganti menu yang bermasalah. Namun pihak penerima manfaat di sekolah justru meminta agar menu tersebut tidak diganti.
“Mereka mengatakan tidak usah diganti dan meminta agar kejadian ini menjadi pembelajaran bagi SPPG Kamolan ke depan,” tambahnya.
Meski demikian, pihak SPPG tetap memutuskan mengganti seluruh menu pada hari berikutnya bagi 395 penerima manfaat di sekolah tersebut. Secara keseluruhan, SPPG Kamolan saat ini mengelola program MBG untuk sekitar 2.080 penerima manfaat.
Insiden ini merupakan kasus kedua yang terjadi di dapur MBG SPPG Kamolan. Sebelumnya, kasus serupa muncul di SMPN 5 Blora setelah ditemukan roti yang didistribusikan dalam kondisi berjamur.
Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) / SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Kabupaten Blora, memberikan kritik keras terhadap pengelolaan dapur MBG tersebut. Ia menyoroti keputusan SPPG yang mengambil bahan baku dari luar daerah, padahal pemerintah mendorong penggunaan bahan lokal.
Menurutnya, jika sistem penyimpanan dilakukan dengan benar, kasus ikan busuk hingga muncul belatung seharusnya tidak terjadi.
“Saya yakin kalau disimpan di freezer dengan benar sampai jam berapa pun tidak akan rusak. Tapi kalau barang datang malam dalam kondisi panas lalu tidak segera digelar atau ‘diler’, ya pasti akan bau,” tegasnya.
Bude Rini sapaan akrab Sri Setyorini, juga menilai pengelola SPPG kurang melibatkan masyarakat lokal. Ia mendorong agar SPPG bekerja sama dengan PKK dan pelaku UMKM setempat untuk penyediaan bahan baku maupun pengolahan makanan.
“Kenapa tidak diajak PKK berembuk? Anggarannya jelas, tinggal ditawarkan kepada ibu-ibu PKK apakah sanggup menyediakan bahan dengan kualitas yang sudah ditentukan,” ujarnya.
Ia bahkan mengusulkan sistem distribusi produksi kepada kelompok masyarakat, misalnya setiap RT atau UMKM menangani sekitar 500 porsi makanan agar terjadi pemerataan ekonomi.
Dalam pernyataannya, Wakil Bupati juga memberikan ultimatum keras kepada pengelola SPPG. Ia menegaskan program MBG dibiayai penuh oleh negara sehingga tidak boleh disalahgunakan.
“Tempat ini sudah dibayar negara, tenaga kerjanya dibayar negara. Anda tinggal menjalankan saja. Jangan sampai program presiden ini dijadikan permainan oknum,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar menu makanan tidak menurunkan kualitas dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika ditemukan penyimpangan atau kembali muncul keluhan dari sekolah, pemerintah daerah tidak segan mengambil tindakan tegas.
“Kalau sekali lagi SPPG Kamolan ada komplain lagi, mohon maaf, ini bisa ditutup,” tandasnya.
Sebelumnya, para wali murid sempat mengungkapkan kekecewaan mereka setelah mengetahui dugaan makanan berbelatung yang hampir dikonsumsi anak-anak mereka. Mereka mendesak pemerintah daerah melakukan investigasi menyeluruh terhadap pengelolaan program MBG di wilayah tersebut.
(Redaksi/Hans)