JAKARTA, Blok7.id – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir menuai sorotan.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta PT PLN (Persero) memberikan kompensasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak.
Menurut Mufti, pemadaman listrik telah menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Sejumlah alat elektronik dilaporkan rusak, sementara aktivitas usaha kecil seperti warung makan, konveksi hingga bisnis makanan beku ikut terganggu.
“Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik, langsung didenda bahkan diputus alirannya. Jadi, kalau PLN yang gagal memberikan pelayanan dan lampu mati berkali-kali, PLN juga harus berani tanggung jawab. Berikan kompensasi atau potongan tagihan kepada warga yang dirugikan. Ini adalah kewajiban PLN, bukan belas kasihan,” tegas Mufti Anam dalam keterangan persnya kepada Parlementaria DPR RI, Selasa (23/6/2026).
Tak hanya menyoroti soal kompensasi, Mufti juga mempertanyakan penjelasan PLN terkait penyebab pemadaman. Ia menilai informasi yang disampaikan kepada publik berubah-ubah sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya dibilang hanya perawatan jaringan rutin. Begitu mati lampunya makin meluas, alasannya berubah ada gangguan pembangkit. Sekarang setelah didesak, baru mengaku ada masalah pasokan batu bara. Sebenarnya yang benar yang mana? Rakyat berhak tahu yang sejujurnya,” kata Mufti.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai dampak pemadaman kini tidak lagi sebatas persoalan ekonomi. Menurutnya, gangguan listrik yang terjadi berulang kali juga mulai mengancam keselamatan masyarakat.
Ia mencontohkan keluhan yang ramai beredar di media sosial terkait seorang anak yang kesulitan bernapas karena alat penyedot lendir di rumah sakit tidak dapat digunakan saat listrik padam. Selain itu, di daerah pemilihannya juga terjadi kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga yang diduga berkaitan dengan persoalan kelistrikan.
“Di dapil saya bahkan terjadi kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga yang diduga berkaitan dengan persoalan kelistrikan. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ini sudah menjadi persoalan keselamatan dan kehidupan masyarakat,” tuturnya.
Mufti juga menyoroti ironi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, namun masih menghadapi persoalan pasokan listrik. Ia meminta pemerintah menindak tegas pihak yang lebih mengutamakan ekspor dibanding kebutuhan dalam negeri.
Di akhir pernyataannya, Mufti mengingatkan agar persoalan pemadaman listrik tidak dijadikan alasan untuk membebani masyarakat dengan kenaikan tarif listrik.
“Jangan setiap kali terjadi masalah, rakyat selalu diminta memahami keadaan. Saat BBM naik, rakyat diminta mengerti. Saat listrik padam, rakyat diminta bersabar. Indonesia tidak kekurangan batu bara maupun pembangkit. Yang mulai habis hari ini adalah kesabaran rakyat melihat masalah yang sama terus berulang tanpa ada yang benar-benar bertanggung jawab,” pungkasnya.