Blok7.id – Hampir setahun terakhir, komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran disebut masih bermasalah. Alih-alih meredakan kegaduhan, sejumlah pernyataan pejabat justru memantik kontroversi baru.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pernyataan yang kontradiktif, ambigu, hingga terkesan tak sensitif membuat publik menilai ada krisis dalam pengelolaan pesan elite politik. Situasi ini sekaligus memunculkan pertanyaan sejauh mana kecermatan berbahasa menjadi perhatian di lingkaran kekuasaan?
Fenomena tersebut ikut disoroti akademisi dari Fisipol UGM, Prof Nyarwi Ahmad. Menurutnya, akar persoalan ada pada kegagalan pejabat membedakan komunikasi persuasif dengan komunikasi yang bernuansa pemaksaan.
“Jadi coercion (pemaksaan) berbeda dengan persuasi,” jelas Nyarwi dalam Diskusi Komunikasi Magister (Diskoma) Fisipol UGM edisi ke-24 bertajuk ‘Dari Retorika Arogansi Menuju Retorika Urgensi’, Kamis (25/9/2025).
Nyarwi menerangkan, persuasi seharusnya bersifat dialogis, berbasis data, dan rasional. Tujuannya mengubah sikap atau perilaku publik melalui ajakan untuk berdiskusi, hingga lahir pemahaman baru yang bisa diterima bersama.
Namun yang terjadi, kata dia, justru sebaliknya. Ia menilai sejumlah pejabat kerap menampilkan komunikasi yang defensif bahkan arogan.
“Ini menunjukkan bukan solusi dan diskusi yang ditawarkan, melainkan arogansi,” tegas Nyarwi.
Sebagai contoh, ia menyinggung sikap seorang menteri yang membalas kritik publik dengan pernyataan, “kabur ajalah, kalau bisa tidak usah kembali.”
Menurutnya, respons semacam ini lebih condong pada pemaksaan, bukan persuasi yang demokratis.
Nyarwi pun menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki pola komunikasi publik. Ia mengingatkan, setiap pernyataan pejabat negara sebaiknya tidak menimbulkan kontroversi atau kegaduhan baru di masyarakat.
Pandangan senada datang dari praktisi komunikasi sekaligus alumnus Fisipol UGM, Dr Agus Sudibyo.
Ia menilai masalah ini berawal dari kaburnya pemahaman pejabat soal media sosial apakah diposisikan sebagai ruang privat atau ruang publik.
“Dengan standar etika yang kabur, maka pejabat harus menggunakan etika tertinggi untuk komunikasi massa yang mensterilkan dari apriori, insinuasi, intimidasi, dan ujaran kebencian,” pungkas Agus.