Blok7.id – Setelah tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, pemerintah bergerak cepat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini membuka layanan hotline khusus bagi masyarakat atau pengelola pesantren yang ingin berkonsultasi soal keandalan bangunan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Hal ini diambil untuk mencegah kejadian serupa terulang, sekaligus memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki bangunan yang aman dan layak.
“Tidak hanya pesantren, jalur hotline juga dapat digunakan untuk layanan panti asuhan, sekolah, dan yayasan,” ujar Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Bisa Konsultasi Lewat Telepon dan WhatsApp
Dody menjelaskan, masyarakat bisa mengakses layanan ini melalui telepon 158 pada hari kerja, Senin hingga Jumat pukul 08.30–16.00 WIB. Selain itu, tersedia juga WhatsApp Center di nomor 0815 10000 158 dengan memilih menu “Layanan Konsultasi Pesantren/Panti Asuhan/Sekolah/Yayasan”.
Semua layanan diberikan tanpa biaya alias gratis. Pemerintah ingin memberikan kemudahan bagi lembaga pendidikan yang memerlukan pendampingan teknis tanpa harus khawatir soal anggaran.
Cegah Risiko Bangunan Ambruk
Dody menegaskan, program ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat sistem keamanan bangunan pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia. Ia juga berharap, layanan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya izin dan kelayakan teknis bangunan.
Hotline ini dapat digunakan bagi pesantren atau lembaga pendidikan yang merasa bangunannya rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan yang sah.
“Tim Ditjen Cipta Karya di seluruh Indonesia siap membantu. Silakan pesantren atau lembaga pendidikan yang merasa bangunannya berisiko segera menghubungi hotline kami. Pemerintah akan membantu tanpa biaya agar keselamatan para santri, guru, dan pengasuh dapat terjamin,” kata Dody.
Ada Pemeriksaan ke 8 ProvinsiTak berhenti di situ, Kementerian PU juga menyiapkan langkah jangka menengah. Hingga Desember 2025, tim kementerian akan melakukan sampling assessment terhadap keandalan bangunan pondok pesantren di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Selatan.
“Dari total tersebut akan dipilih sedikitnya 80 pondok pesantren sebagai sampel, baik yang sudah berdiri maupun yang tengah dibangun atau direnovasi,” ungkap Dody.
Foto Polri