BLORA, Blok7.id – Kritik dan desakan keras terhadap alokasi anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Blora semakin memanas.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kali ini, tokoh publik sekaligus pegiat masyarakat Blora, Yuni, secara lantang menuntut agar mayoritas dana aspirasi tahun anggaran mendatang wajib dialokasikan hanya pada dua sektor vital, yakni Infrastruktur dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Desakan ini, yang disampaikan pada Rabu, (15/10/2025), muncul sebagai respons atas anggapan publik bahwa alokasi Pokir selama ini terkesan terlalu menyebar, bahkan dituding banyak terjebak dalam kegiatan seremonial yang dampaknya minim bagi hajat hidup orang banyak.
Yuni menegaskan, kualitas infrastruktur jalan di Blora masih jauh dari kata layak. Parahnya lagi, kondisi PJU yang minim atau bahkan mati di banyak ruas jalan menjadi momok yang berkontribusi langsung pada tingginya angka kecelakaan dan meningkatnya kerawanan kriminalitas.
”Kami tidak mau lagi mendengar alasan bahwa dana Pokir harus dibagi rata ke banyak sektor. Kami minta tahun depan harus ada keberanian politik. Alokasikan mayoritas Pokir untuk memuluskan jalan-jalan rusak dan menghidupkan lampu jalan yang mati,” kata Yuni, lugas, menantang para wakil rakyat.
Menurutnya, manfaat dari jalan yang baik dan penerangan yang cukup adalah kebutuhan primer yang dapat langsung dirasakan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani yang membawa hasil panen, pedagang, hingga pelajar.
”Percuma anggaran habis untuk rapat atau kegiatan seremonial yang dampaknya hanya sesaat. Rakyat butuh jalan mulus untuk membawa hasil panen dan butuh penerangan agar anak-anak pulang sekolah atau mengaji merasa aman,” tambahnya dengan nada meninggi.
Desakan fokus pada Infrastruktur dan PJU ini sekaligus menjadi cambuk bagi DPRD Blora untuk membuktikan komitmennya pada transparansi dan pengawasan di lapangan.
Yuni berharap, dengan fokus anggaran yang lebih tajam, anggota dewan tidak lagi dituding hanya mengandalkan Kunjungan Kerja (Kunker) tanpa memberikan hasil nyata berupa perubahan fisik yang mendasar.
Pemerintah Kabupaten Blora dan seluruh fraksi di DPRD didesak untuk segera menanggapi tuntutan ‘Harga Mati’ ini.
Perencanaan anggaran Pokir mendatang harus direvisi total, menjadikannya cerminan nyata dari aspirasi masyarakat Blora yang mendambakan rasa aman dan fasilitas yang memadai, bukan sekadar mengakomodir kepentingan program sektoral yang kurang prioritas. (Hans)