JAKARTA, Blok7.id – Aspirasi rakyat kembali menjadi tameng bagi praktik pemborosan anggaran. Di balik istilah dana reses, yang semestinya menjadi sarana anggota DPR turun ke daerah pemilihan untuk menyerap keluhan masyarakat, tersimpan angka mencengangkan, yakni sekitar Rp702 juta per anggota untuk setiap masa reses.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dengan frekuensi 4 hingga 5 kali dalam setahun, total anggaran yang digelontorkan mencapai kisaran triliunan rupiah.
Namun di tengah derasnya kucuran dana, publik nyaris tak pernah mendapatkan laporan yang jelas tentang bentuk nyata hasil reses tersebut.
Pertanyaan mendasar terus bergema, berapa banyak warga yang benar-benar dikunjungi? Apa saja aspirasi yang berhasil dihimpun dan disalurkan? Bagaimana dampak nyatanya bagi masyarakat di dapil?
Alih-alih menjadi jembatan antara wakil dan rakyat, dana reses dinilai sebagian kalangan telah bergeser fungsi menjadi ‘uang jajan politik’.
Kegiatan yang seharusnya menjadi instrumen akuntabilitas justru kerap dianggap sebagai ruang gelap pemborosan dan potensi penyalahgunaan wewenang.
Situasi ini terasa semakin ironis ketika masyarakat masih bergulat dengan kenaikan harga pangan, inflasi yang mencekik, hingga lapangan kerja yang semakin sempit.
Di saat rakyat menghitung rupiah demi rupiah untuk bertahan hidup, para elit politik dinilai menikmati fasilitas bernilai miliaran rupiah atas nama demokrasi.
Seorang aktivis antikorupsi menyampaikan kritik tajam, “Negara ini seperti dirampok berjamaah, dan rakyat hanya bisa menonton.”
Pernyataan tersebut menggambarkan kegelisahan publik terhadap minimnya transparansi pengelolaan anggaran reses.
Banyak pihak menilai momentum ini seharusnya menjadi alarm bagi lembaga legislatif untuk memperbaiki pola pelaporan dan memastikan penggunaan dana sesuai mandat.
Kini, tuntutan publik semakin jelas, yakni transparansi, akuntabilitas, dan hasil nyata.
Rakyat tak membutuhkan seremoni, laporan ambigu, atau reses yang hanya menjadi rutinitas politik. Yang dibutuhkan adalah wakil rakyat yang bekerja sungguh-sungguh, bukan menikmati fasilitas.
(Redaksi/Hans)
Foto : Tangkapan Layar