Blok7.id – Pemerintah terus mempercepat penanganan dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Hal ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah sejak hari-hari awal terjadinya bencana.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat melaporkan perkembangan penanganan bencana kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Tito menyampaikan bahwa berbagai unsur pemerintah pusat telah diterjunkan langsung ke lapangan untuk membantu penanganan bencana. Keterlibatan tersebut mencakup TNI, Polri, Basarnas, BNPB, hingga instansi terkait lainnya.
“Dari pusat semua juga turun Pak, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan lain-lain. Kemudian untuk anggaran BTT (belanja tidak terduga) yang Bapak sudah tambahkan, totalnya 268 miliar (rupiah). Kami sudah cek, Pak. 3 hari langsung masuk,” ujar Tito.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, Tito juga menyoroti peran aktif pemerintah daerah lain yang menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan langsung ke wilayah terdampak.
“Daerah-daerah lain juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu solidaritas Pak, karena akhir tahun ada yang punya anggaran yang sisa lebih Pak. Itu ada total semuanya, yang kami termonitor, dari kami langsung itu 46 miliar Pak, diberikan langsung,” jelas Tito.
Tak hanya dalam bentuk anggaran, bantuan juga datang berupa tenaga medis dan kebutuhan logistik yang dikirim langsung ke daerah yang dinilai paling terdampak.
“Ada juga yang mengirim tenaga medis, obat-obatan, makanan, pakaian, langsung ke kabupaten/kota yang dianggap paling terdampak. Seperti di Tamiang, kemudian di Tapanuli Tengah, dan lain-lain. Itu langsung Pak,” lanjut Tito.
Dalam laporannya, Tito juga menyinggung penanganan administrasi kependudukan bagi warga terdampak. Pemerintah telah membuka posko pelayanan dengan membentuk sembilan tim khusus untuk mempercepat penerbitan kembali dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran secara gratis.
Selain itu, Mendagri mendorong kementerian dan lembaga terkait agar memberikan kemudahan, termasuk pembebasan biaya, dalam pengurusan dokumen penting lainnya seperti sertifikat tanah, ijazah, hingga dokumen perbankan yang hilang atau rusak akibat bencana.Tito juga menyampaikan perkembangan terkait kondisi wilayah terdampak. Sejumlah desa dinilai tidak lagi aman untuk dihuni akibat longsor dan kerusakan lingkungan sehingga perlu direlokasi.
Relokasi dilakukan dengan menyiapkan administrasi pemerintahan desa yang baru bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Ada beberapa desa yang memang harus direlokasi karena memang tidak aman di situ dan memang sudah habis, Pak. Nah, kami kerja sama dengan bupati di daerah masing-masing untuk kita siapkan administrasi pemerintahan yang baru. Jadi masuk ke desa yang baru. Namanya lama, tapi pemerintahnya baru, Pak,” ungkap Tito.