Jakarta. Blok7.id – Pemerintah memastikan percepatan penanganan dampak bencana terus dilakukan, terutama terkait perbaikan rumah warga, penyaluran bantuan sosial, serta pemulihan pemerintahan daerah di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Komitmen tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan pers terkait pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Tito menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan berbeda sesuai tingkat kerusakan rumah warga.
Untuk rumah rusak ringan dan sedang, pemerintah memberikan bantuan biaya langsung, sementara rumah rusak berat disiapkan hunian sementara dengan sejumlah opsi bagi warga.
“Yang intinya adalah konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang, ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak 15 juta untuk yang ringan dan sedang, itulah 30 juta dan kemudian untuk yang rusak berat, itu nanti akan disiapkan hunian sementara. Ada yang mungkin hunian sementara disiapkan, ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan, ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan,” ujar Tito.
Selain hunian sementara, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap yang dilakukan melalui tiga skema utama. Tito menyebutkan, pembangunan tersebut melibatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan unsur gotong royong.
“Setelah itu disiapkan, sambil dibangunkan hunian tetap. Hunian tetap ini ada tiga konsep. Yang pertama adalah dari Danantara sebanyak 15 ribu, kemudian dari APBN yang jumlahnya jauh lebih besar, yang dikerjakan oleh Kementerian PKP (Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman), kalau dari Danantara yang mengerjakan 15 ribu. Setelah itu ada konsep gotong royong, artinya pihak-pihak yang ingin membantu. Diantaranya ada satu yang sudah membantu sebanyak 2.600 dan sudah groundbreaking minggu lalu,” imbuhnya.
Tak hanya soal hunian, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan pendukung untuk meringankan beban warga terdampak. Bantuan tersebut disalurkan melalui Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kita harapkan secepat mungkin data [penerima bantuan] ini, tentu datanya tidak harus menunggu lengkap, bergelombang karena kan nanti ada lagi yang mungkin belum terdata. Yang penting punya data dulu utama, baseline, dan segera diserahkan kepada BNPB dan Kementerian Sosial. BNPB langsung akan membayarkan,” kata Tito.
Tito merinci, bantuan yang diberikan mencakup bantuan perabotan sebesar Rp 3 juta per keluarga, bantuan ekonomi Rp 5 juta, serta bantuan lauk pauk senilai Rp 15 ribu per hari selama tiga bulan.
Ia menekankan bahwa percepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada keakuratan data penerima. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera menyusun data berbasis by name by address agar bantuan bisa segera disalurkan.
“Kita harapkan kalau sudah didapat data yang rusak ringan dan rusak sedang, kami hitung lebih kurang 106.370 rumah. Ini lebih kurang dua per tiga dari jumlah yang rusak. Artinya kalau ini diberikan segera, maka mereka kembali sambil sudah bantu dibersihkan, kembali diisi oleh Menteri Sosial, uang lauk pauknya lewat Menteri Sosial, itu bisa mengurangi pengungsi,” jelas Tito.
Untuk mendukung percepatan pemulihan, Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan surat edaran kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak, termasuk kepada pimpinan DPRD setempat.
Surat edaran tersebut menjadi dasar hukum bagi daerah untuk melakukan perubahan APBD.
Menurut Tito, penyesuaian APBD diperlukan karena kondisi pascabencana membuat anggaran yang disusun sebelumnya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Untuk itu APBD yang dibuat sebelum bencana, itu sudah tidak relevan. Kami memberikan surat edaran sebagai payung hukum untuk rekan-rekan Kepala Daerah tersebut, 52 plus 3 provinsi, dan juga pimpinan DPR masing-masing untuk melakukan APBD perubahan, menyesuaikan dengan kondisi yang baru,” pungkas Tito.