Jakarta, Blok7.id – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, memberikan analisis tajam terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Islah meyakini nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), akan kerap muncul dalam persidangan atau proses penyidikan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurut Islah, pola penyebutan nama pimpinan tertinggi dalam kasus yang menjerat menteri bukan hal baru. Ia menyamakan situasi ini dengan kasus hukum yang menjerat mantan menteri lainnya.
“Seperti halnya kasus Tom Lembong dan Nadiem Makarim, nama Jokowi akan disebut berkali-kali di kasus kuota haji,” ujar Islah melalui akun X pribadinya, sebagaimana dikutip Selasa (13/1/2026).
Ragukan Keberanian KPK
Meski memprediksi nama Jokowi akan sering disebut, Islah sangsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengambil langkah drastis. Ia menilai lembaga antirasuah tersebut tidak akan sampai pada tahap pemanggilan formal terhadap Jokowi.
“Saya yakin KPK tidak akan pernah memiliki nyali untuk memanggil Presiden ke-7 RI tersebut,” tuturnya.
Teka-teki “Buku Putih” dan Hubungan Maktour
Islah mengungkapkan rencananya untuk membedah “Buku Putih Kuota Haji 2024” dalam sebuah tayangan podcast. Ia melempar sejumlah pertanyaan krusial yang menyiratkan adanya jejaring kepentingan di balik penetapan tersangka Gus Yaqut.
Berikut poin-poin yang disoroti Islah Bahrawi:
- Kaitan dengan Pihak Swasta: Islah mempertanyakan hubungan antara Jokowi dan perusahaan agen perjalanan haji Maktour.
- Tumbal Kebijakan: Muncul dugaan apakah penetapan Gus Yaqut sebagai tersangka bertujuan untuk “menyelamatkan” pihak tertentu.
- Isu Politik Organisasi: Islah menyinggung kemungkinan adanya kaitan kasus ini dengan konflik internal di PBNU.
- Pihak yang Diuntungkan: Penyelidikan diarahkan pada siapa sosok “orang lain” yang diuntungkan dari kebijakan kuota haji yang dibuat Gus Yaqut.
KPK Diminta Segera Tahan Gus Yaqut
Sebelumnya, KPK menyatakan akan segera melakukan penahanan terhadap Gus Yaqut dan sejumlah pihak terkait lainnya. Islah pun meminta publik dan penegak hukum tidak takut dalam menyuarakan kebenaran terkait sengkarut haji ini.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK maupun perwakilan Jokowi belum memberikan respons resmi terkait pernyataan Islah Bahrawi mengenai keterlibatan nama mantan presiden dalam kasus tersebut.