Blok7.id – Setahun berjalan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyisakan sejumlah catatan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Program yang digagas untuk memperbaiki status gizi anak sekaligus mencegah stunting ini dinilai perlu evaluasi menyeluruh, terutama terkait aspek keamanan pangan.
Kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah menjadi sorotan. Padahal, MBG diproyeksikan sebagai investasi kesehatan jangka panjang bagi generasi penerus bangsa.
Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat UGM, Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz., Dietisien, MPH, menilai program makan siang di sekolah memiliki tujuan yang sangat baik.
“Terlepas dari agenda politik, program school lunch ini sudah diterapkan di berbagai dunia yang mana merupakan agenda yang memang wajib bagi negara terhadap warga negaranya”, kata Mirza, Kamis (8/1/2026).
Namun, ia menyoroti lemahnya pengawasan dalam proses penyiapan makanan. Menurutnya, dugaan keracunan massal menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat agar risiko bisa ditekan.
Mirza mengusulkan agar sekolah diberi tanggung jawab lebih besar dalam penyediaan makan siang. Dengan cakupan yang lebih kecil, pengawasan dinilai bisa berjalan lebih efektif.
“Jadi kesalahan dalam distribusi makan, kesalahan dalam keamanan pangan itu bisa terminimalisir,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan makanan sebenarnya sudah diatur melalui peraturan Kementerian Kesehatan, termasuk penggolongan risiko dalam layanan makanan. Anak sekolah dan ibu hamil, kata dia, termasuk kelompok berisiko tinggi.
“Kelompok risiko tinggi ini penanganannya tidak bisa dilakukan dengan main-main,” tegas Mirza.
Selain soal keamanan, Mirza juga mengkritisi penggunaan ultra processed food atau UPF dalam menu MBG. Menurutnya, hal itu bertolak belakang dengan kampanye pengurangan gula, garam, dan lemak yang selama ini digaungkan Kemenkes.
“Anak-anak diberi UPF, di situ ada natrium, gula tambahan, dan lemak. Dampaknya mungkin tidak terlihat sekarang, tapi 10–15 tahun ke depan akan menjadi bom waktu penyakit kronis,” katanya.
Meski begitu, Mirza menegaskan dampak MBG tidak bisa dinilai dalam waktu singkat. Hasil investasi gizi, menurutnya, baru akan terlihat setelah satu siklus pendidikan, sekitar 10 hingga 15 tahun ke depan.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan bahan pangan lokal yang beragam dan sesuai dengan karakter wilayah masing-masing.
“Papua tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sumatra. Bahan pangan pokoknya berbeda. Kalau semua diseragamkan dengan UPF, itu justru tidak pas dengan konteks lokal,” tuturnya.
Sebagai langkah perbaikan, Mirza menyoroti tiga hal utama.
Pertama, penegakan ketat keamanan pangan dengan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar.
“Mungkin SPPG yang melanggar wajib di-punish agar semua pihak benar-benar berhati-hati. Ini amanah besar karena membawa wajah presiden,” ujarnya.
Kedua, pendampingan ilmiah oleh perguruan tinggi dan lintas sektor untuk memantau dampak MBG terhadap kesehatan anak, mulai dari status gizi, kebugaran, hingga antropometri.
Ketiga, kebijakan MBG perlu bersifat fleksibel dan terbuka terhadap kajian ilmiah.
“Kalau ada masukan dan bukti ilmiah yang menunjukkan perlu perbaikan, harus segera direspons. Jangan sampai 2045 justru generasi ini menjadi beban kesehatan,” pungkas Mirza.