JAKARTA, Blok7.id – Kebijakan penonaktifan massal sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari total 96,8 juta peserta menuai sorotan tajam. Langkah yang dilakukan secara serentak ini dinilai mengejutkan masyarakat dan menciptakan kegaduhan di lapangan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menteri Keuangan Purbaya menyesalkan kebijakan yang dianggap minim perhitungan dampak sosial tersebut. Ia menilai penonaktifan mendadak membuat masyarakat kaget, bahkan ada yang baru mengetahui status kepesertaannya tidak aktif saat hendak berobat.
“Ini yang jadi persoalan. Masyarakat datang ke fasilitas kesehatan dengan harapan ditanggung, ternyata statusnya sudah nonaktif. Dampaknya langsung terasa,” demikian kritik yang disampaikan, Rabu (11/2/2026).
Ironisnya, di tengah polemik ini, anggaran pemerintah untuk program jaminan kesehatan tetap dialokasikan. Namun, buruknya manajemen dan komunikasi kebijakan justru memukul citra pemerintah sendiri.
Purbaya menilai persoalan utama bukan semata pada validasi data, melainkan pada tata kelola dan sosialisasi. Kebijakan sebesar ini, menurutnya, seharusnya dilakukan secara bertahap dan terukur, bukan dieksekusi sekaligus tanpa kesiapan informasi publik.
“Harusnya ada transisi. Jangan serentak seperti ini,” tegasnya.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa penetapan peserta PBI bukan merupakan kewenangan mereka.
Data penerima bantuan sepenuhnya merujuk pada basis data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Artinya, BPJS hanya menjalankan keputusan administratif berdasarkan data yang diterima.
Namun pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan baru di ruang publik, siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini?
Jika data bermasalah, mengapa tidak diverifikasi secara menyeluruh sebelum penonaktifan massal dilakukan? Jika kebijakan sudah direncanakan, mengapa masyarakat tidak diberi pemberitahuan yang memadai?
Di tengah tarik-menarik kewenangan antarinstansi, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Bagi sebagian keluarga prasejahtera, status PBI bukan sekadar angka administrasi, melainkan akses hidup dan mati terhadap layanan kesehatan.
Penonaktifan tanpa pemberitahuan bukan hanya soal teknis kepesertaan, tetapi soal rasa aman sosial.
Kini publik menanti kejelasan:
- Apakah ini murni persoalan pembaruan data? Atau kegagalan koordinasi lintas kementerian?
- Dan yang paling penting, siapa yang akan bertanggung jawab jika masyarakat tidak mendapatkan layanan kesehatan akibat kebijakan ini?
- Di tengah janji negara untuk hadir bagi rakyat kecil, polemik 11 juta PBI ini menjadi ujian serius tata kelola jaminan kesehatan nasional.
(Redaksi/Hans)