JAKARTA, Blok7.id – Yandri Susanto menepis keras isu pemotongan Dana Desa yang belakangan ramai diperbincangkan. Ia memastikan pemerintah tidak mengurangi nominal anggaran, melainkan mengubah strategi pengelolaan agar dana tersebut tidak lagi habis tanpa jejak manfaat jangka panjang.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurut Yandri, pola lama yang menjadikan Dana Desa sekadar anggaran tahunan harus diakhiri.
“Pemerintah kini mengarahkan penggunaan dana tersebut untuk membangun fondasi ekonomi desa melalui penguatan unit usaha, dengan fokus utama pada pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),” ungkapnya, Sabtu (4/4/2026).
Dalam skema baru ini, sebagian Dana Desa dialihkan untuk pembangunan gerai dan gudang koperasi. Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret mengubah posisi desa, dari sekadar penerima program menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.
Ia juga menegaskan, seluruh infrastruktur dan unit usaha yang dibangun akan menjadi aset penuh milik desa, bukan milik pemerintah pusat maupun daerah.
Lebih jauh, “Pemerintah menetapkan bahwa minimal 20 persen keuntungan koperasi akan masuk ke Pendapatan Asli Desa (PADes). Sisanya akan dikelola kembali untuk memperkuat usaha desa. Skema ini diharapkan menciptakan siklus ekonomi berkelanjutan di tingkat lokal,” kata Yandri.
Meski ada penajaman fokus, lanjut dia, fleksibilitas tetap dijaga. “Desa masih diberi ruang menggunakan Dana Desa untuk kebutuhan prioritas seperti pembangunan infrastruktur, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga program padat karya,” lanjut Yandri.
Menguatkan arah kebijakan ini, Yandri mengutip pemikiran Mohammad Hatta tentang pentingnya kekuatan desa. Ia menegaskan, kemajuan Indonesia tidak akan lahir dari pusat semata, melainkan dari desa-desa yang mandiri dan produktif.
“Perubahan ini menjadi sinyal tegas pergeseran paradigma, yakni dari belanja habis pakai menuju investasi produktif. Pemerintah kini mendorong desa memiliki mesin ekonomi sendiri, sebuah strategi jangka panjang untuk memutus ketergantungan pada dana pusat dan membangun kemandirian dari akar rumput,” pungkasnya.
(Redaksi/Hans)