Jakarta. Blok7.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, meminta pemerintah segera turun tangan mengantisipasi potensi kenaikan harga tiket pesawat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dorongan ini muncul menyusul lonjakan harga avtur global yang disebut mencapai hingga 80 persen.
Rivqy menilai, kenaikan harga avtur sebagai komponen utama biaya operasional maskapai berpotensi langsung mengerek tarif penerbangan.
Kondisi ini dinilai bisa berdampak pada daya beli masyarakat sekaligus menghambat pemulihan sektor pariwisata dan konektivitas antardaerah.
“Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” ujar Rivqy dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, tekanan harga avtur di tengah dinamika global memang sulit dihindari. Namun, ia menegaskan dampaknya terhadap harga tiket masih bisa dikendalikan dengan kebijakan yang tepat.
“Dalam konteks global saat ini, kenaikan harga avtur memang tidak mudah dihindari. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencegah dampaknya terhadap harga tiket. Pemerintah harus hadir karena mobilitas masyarakat Indonesia, dengan kondisi geografis kepulauan, sangat bergantung pada transportasi udara,” tegasnya.
Rivqy juga mengingatkan adanya kondisi serupa di sejumlah negara lain. Ia mencontohkan Vietnam yang disebut mengalami tekanan hingga harus memangkas jadwal penerbangan akibat lonjakan harga dan keterbatasan pasokan avtur.
“Kita harus belajar dari negara lain. Krisis avtur sampai memaksa pengurangan penerbangan secara drastis adalah peringatan serius. Indonesia tidak boleh mengalami hal yang sama,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Ia menekankan bahwa sektor transportasi udara memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus distribusi ekonomi nasional, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia.Di sisi lain, Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menilai kondisi ini perlu menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya penerbangan nasional. Termasuk di dalamnya ketergantungan terhadap avtur impor hingga efisiensi operasional maskapai.
“Kita perlu melihat ini secara komprehensif, bukan hanya jangka pendek, tetapi juga bagaimana membangun ketahanan energi sektor penerbangan ke depan,” tambahnya.
Sebagai langkah jangka pendek, Rivqy mengusulkan pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi terbatas atau insentif fiskal bagi maskapai untuk menahan laju kenaikan tiket pesawat.
Ia juga mendorong penguatan produksi avtur dalam negeri serta perbaikan distribusi untuk menekan biaya logistik. Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara maskapai BUMN dan swasta agar industri penerbangan lebih tahan terhadap tekanan global.
“Kolaborasi antara maskapai BUMN dan swasta harus diperkuat agar industri penerbangan nasional lebih tangguh menghadapi krisis,” jelasnya.
Rivqy berharap pemerintah bisa bergerak cepat agar dampak lonjakan harga avtur tidak langsung membebani masyarakat.
“Yang kita jaga bukan hanya industri penerbangan, tetapi juga aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi yang terjangkau,” pungkasnya.