Blok7.id – Wacana pemotongan gaji menteri hingga 25 persen menuai respons dari kalangan akademisi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, menilai langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan efisiensi anggaran negara.
Menurutnya, kebijakan itu relevan di tengah tekanan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat.
“Pemotongan gaji pejabat merupakan salah satu bentuk kebijakan yang berdampak luas karena memberikan contoh nyata penghematan dan efisiensi anggaran negara,” ujar Imamudin, Selasa (7/4).
Ia menilai, langkah tersebut tidak hanya berdampak secara fiskal, tetapi juga memiliki makna simbolik yang kuat di mata publik.
“Langkah ini menunjukkan bahwa upaya efisiensi tidak hanya dibebankan kepada masyarakat, tetapi dimulai dari jajaran pemerintah. Dalam situasi ketika daya beli masyarakat sedang tertekan, sinyal seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya jika gajinya dipotong. Ia bahkan memproyeksikan pemangkasan hingga 25 persen, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Imamudin mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi tekanan fiskal. Ia menilai langkah efisiensi perlu diiringi strategi lain yang lebih komprehensif.
Salah satu yang disorot adalah opsi penambahan utang luar negeri. Ia secara tegas menolak kebijakan tersebut sebagai jalan keluar.
Menurutnya, mayoritas utang Indonesia berdenominasi mata uang asing. Ketika nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh Rp17.000 per dolar AS, beban utang otomatis meningkat dalam rupiah.
Kondisi ini dinilai berisiko jika pemerintah kembali menambah utang baru.
Sebagai alternatif, Imamudin mendorong optimalisasi pengembalian aset negara dari hasil tindak korupsi. Ia menilai potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber pembiayaan.
Selain itu, ia juga mendukung langkah efisiensi yang sudah berjalan, seperti pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan pengetatan pencairan dana pembangunan.
Ke depan, menurutnya, evaluasi perlu diperluas, termasuk meninjau ulang program strategis yang belum berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pemerintah perlu semakin selektif dalam memanfaatkan anggaran negara. Dalam situasi seperti ini, penghematan signifikan pada sektor nonprioritas menjadi langkah yang tidak dapat dihindari,” pungkasnya.