BLORA, Blok7.id – Polemik dugaan keretakan proyek kolam wisata Goa Sentono di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, kian memanas. Kepala Desa Mendenrejo, Supari, secara tegas membantah adanya kerusakan pada bangunan yang menelan anggaran hingga Rp400 juta tersebut.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Saat dikonfirmasi, Minggu (12/4/2026), Supari menyatakan dirinya telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi pada pagi hari. Ia memastikan kondisi kolam dalam keadaan baik tanpa keretakan sedikit pun.
“Saya pagi ini sudah survei langsung ke lokasi, dan alhamdulillah saya jamin tidak ada retakan sedikitpun, satu senti pun tidak ada retakan. Kalau memang ada retakan, kami siap memperbaiki,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini kolam tersebut memang belum diisi air.
Terkait transparansi anggaran, Supari menyebut papan kegiatan sebenarnya telah mencantumkan seluruh sumber dana, yakni Rp150 juta dari Bantuan Keuangan Kabupaten (Bankab) Blora dan Rp250 juta dari Pendapatan Asli Desa (PAD).
“Papan kegiatan ada semua. Yang Bankab Rp150 juta, yang Rp250 juta dari PAD. Memang papan kegiatan yang PAD sempat rubuh dan kami tidak mengetahui, tadi sudah kami tancapkan lagi,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Camat Kradenan, Tarkun. Ia mengaku, Kades Mendenrejo telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya keretakan pada bangunan kolam.
“Setelah dicek pak kades ke lokasi, tidak ditemukan bangunan yang retak. Pak Kades juga sudah mengirim video yang diambil pagi ini,” ujarnya.
Sebelumnya, proyek pembangunan kolam wisata di kawasan Goa Sentono menjadi sorotan publik setelah muncul laporan warga yang menyebut bangunan sudah mengalami retak-retak meski belum pernah digunakan. Warga sekitar wilayah tersebut berinisial MH mengaku kecewa dengan kualitas proyek tersebut.
“Kolam renang itu belum dipakai, tapi sudah retak-retak,” ungkapnya.
Selain dugaan kerusakan fisik, proyek ini juga disorot dari sisi transparansi anggaran. Papan informasi yang terpasang di lokasi sebelumnya hanya mencantumkan dana Rp150 juta dari Bankab, tanpa menyebut tambahan Rp250 juta dari PAD desa.
Kondisi tersebut memicu kecurigaan publik terhadap pengelolaan anggaran, sekaligus menimbulkan desakan agar dilakukan audit menyeluruh. Masyarakat meminta adanya keterbukaan serta pengawasan ketat agar penggunaan dana ratusan juta rupiah tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Meski telah ada bantahan dari pihak desa dan kecamatan, perbedaan klaim antara warga dan pemerintah setempat masih menyisakan tanda tanya. Publik kini menunggu pembuktian lebih lanjut serta langkah konkret untuk memastikan kualitas proyek dan transparansi anggaran benar-benar terjaga.
(Redaksi/Hans)