BLORA, Blok7.id – Kepala Desa Todanan, Sugianto, akhirnya angkat bicara menanggapi polemik protes warga terkait pembangunan jalan usaha tani (JUT) di wilayahnya.
Ia menegaskan bahwa sebelum proyek berjalan, pihak desa telah melakukan pendekatan langsung kepada warga terdampak.
Menurut Sugianto, komunikasi dilakukan secara personal dari rumah ke rumah (door to door). Ia mengklaim seluruh pemilik lahan yang terdampak telah ditemui dan memberikan persetujuan.
“Secara pribadi warga sudah ditembusi masing-masing. Yang punya tanah di jalur itu sudah dikonfirmasi dan semuanya sudah setuju. Bahkan banyak yang mendukung,” ujarnya, saat dikonfirmasi media Blok7.id, Rabu (22/4/2026).
Menanggapi adanya satu warga yang keberatan, Sugianto menyebut hal tersebut kemungkinan dipengaruhi kondisi geografis lokasi yang berbeda.
“Itu mungkin karena posisinya di tikungan awal dan tanahnya lebih tinggi. Dulu justru yang mendorong pelebaran jalan itu ya yang sekarang protes (NK). Bahkan dia sendiri yang dulu menggempur tanahnya,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut bukan proyek baru, melainkan kelanjutan dari akses yang sudah ada sebelumnya. Bahkan, menurutnya, warga yang kini protes pernah menyampaikan keinginan agar jalan tersebut diteruskan hingga sisi selatan desa.
Terkait kekhawatiran longsor, Sugianto menyatakan pihaknya telah mengantisipasi melalui perencanaan anggaran tahun 2027. Dalam rencana tersebut, pemerintah desa mengalokasikan dana untuk pembangunan drainase dan pengerasan jalan.
“Memang ada potensi rawan longsor, makanya saya bagi anggaran jadi dua. Satu untuk drainase, satu untuk pengerasan jalan. Total rencana anggaran Rp200 juta dari Banprov,” jelasnya.
Ia menambahkan, jalan yang dibangun merupakan jalan usaha tani (JUT), namun tidak menutup kemungkinan ke depan dapat berkembang menjadi jalan penghubung antarwilayah jika ada persetujuan lanjutan dari pemilik lahan.
Saat disinggung terkait Musyawarah Desa (Musdes), Sugianto mengakui bahwa musyawarah di tingkat RT memang belum dilakukan secara khusus untuk proyek tersebut. Namun, usulan pembangunan telah dibahas di tingkat RW dalam forum Musdes perencanaan.
“Kalau Musdes di lingkungan RT memang belum, tapi usulan dari RW sudah masuk saat Musdes untuk tahun 2027. Dari masing-masing dukuhan juga sudah ada usulan,” terangnya.
Sementara itu, warga lain berinisial SGY yang turut terdampak justru membenarkan klaim pemerintah desa. Ia menyebut mayoritas warga telah menyetujui proyek tersebut dan persoalan yang muncul hanya melibatkan satu orang.
“Semuanya sudah setuju. Itu hanya satu orang saja yang mempermasalahkan. Tanah yang kena juga hanya sekitar setengah meter untuk saluran air,” ujarnya.
Data warga yang sudah ditemui dan di klarifikasi Kades Todanan.
SGY juga menyebut Kepala Desa telah melakukan sosialisasi langsung kepada warga, termasuk kepada pihak yang keberatan. Ia menilai persoalan ini diperbesar oleh kekhawatiran berlebihan.
“Pak kades sudah door to door. Saya juga sudah menyampaikan ke yang bersangkutan. Mungkin keluarganya saja yang terlalu khawatir,” tambahnya.
Terkait proses perencanaan, SGY mengungkapkan bahwa proyek jalan tersebut sebenarnya sudah diajukan sejak tahun 2024, meski baru dianggarkan untuk tahun 2027.
“Pengajuan Rp200 juta dari Banprov. Rinciannya Rp100 juta untuk pengerasan dan Rp100 juta untuk talud,” jelasnya.
Dengan klarifikasi ini, Pemerintah Desa Todanan berharap polemik yang berkembang dapat diluruskan. Namun demikian, perbedaan persepsi di lapangan menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih terbuka agar pembangunan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
(Redaksi/Hans)