Semarang. Blok7.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 162 kejadian bencana terjadi sejak 1 Januari hingga 12 April 2026.
Dari jumlah tersebut, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem masih mendominasi wilayah ini.
Data itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Gedung A Kantor Gubernur Jateng, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, Pemprov Jawa Tengah terus memperkuat sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
“Kami juga melakukan langkah-langkah strategis, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/ kota,” kata dia.
Langkah yang dilakukan antara lain penguatan logistik kebencanaan untuk memastikan bantuan dapat tersedia dan tersalurkan dengan cepat saat bencana terjadi.
Selain itu, peningkatan kapasitas daerah juga menjadi fokus, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
“Kami juga melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh upaya penanggulangan bencana. Alhamdulillah ini berjalan secara terpadu dan efektif,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan tanah bergerak turut menjadi sorotan. Bencana ini sebelumnya terjadi di Kabupaten Tegal dan Kota Semarang dengan dampak cukup besar.
Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, peristiwa sejak awal Februari 2026 merusak ratusan rumah dan infrastruktur warga.
Sementara di Kota Semarang, bencana serupa terjadi di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, pada Februari hingga April 2026.
Menurut wagub, bencana tanah bergerak membutuhkan perhatian khusus karena berdampak langsung pada hilangnya tempat tinggal warga.
Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, memastikan persoalan hunian korban tanah bergerak akan segera dibawa ke pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB, agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan,” tegasnya.
Selain itu, pertemuan juga membahas sejumlah langkah mitigasi lain, seperti rencana pembangunan kolam retensi di Pati dan Kudus serta kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Demak.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII DPR RI turut menyalurkan bantuan untuk Jawa Tengah dengan total nilai mencapai triliunan rupiah.
Bantuan tersebut meliputi dukungan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 2,76 triliun, sertifikasi halal gratis untuk 95.045 pelaku UMK senilai Rp21,8 miliar, program Baznas Rp4,08 miliar, dukungan BNPB Rp2,3 miliar, serta DAK nonfisik Kementerian PPPA Rp7,95 miliar.