Jakarta. Blok7.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras tindakan tentara Israel yang menangkap ratusan aktivis kemanusiaan dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Gaza.
Empat jurnalis Indonesia dilaporkan ikut diamankan dalam operasi militer tersebut.
Keempat jurnalis itu ialah Bambang Noroyono dan Thoudy Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo, serta Rahendro Herubowo dari INews.
Selain jurnalis Indonesia, sedikitnya 100 aktivis kemanusiaan dari berbagai negara juga dilaporkan ditangkap saat armada berada di perairan Mediterania Timur.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menilai tindakan Israel menunjukkan kepanikan terhadap gelombang dukungan dunia kepada Palestina yang terus menguat.
“Atas nama MUI saya ingin menegaskan bahwa tindakan Israel yang menghalangi langkah kemanusiaan melalui kapal Sumud Flotilla termasuk penculikan wartawan yang ikut serta dalam misi ini adalah tindakan yang memalukan,” kata Sudarnoto dalam keterangan resmi, Selasa (19/5/2026).
Menurut Sudarnoto, penangkapan terhadap wartawan dan relawan kemanusiaan justru diprediksi akan memperbesar solidaritas global terhadap Palestina.
Ia menilai langkah Israel tidak akan mampu menghentikan dukungan internasional untuk warga Gaza.
“Penculikan kepada wartawan dan kepada siapa pun yang berusaha menembus blokade Israel untuk misi kemanusiaan ini diyakinkan akan memperbesar perlawanan global kepada Israel,” ujarnya.
MUI juga meminta negara-negara yang mendukung Palestina segera mengambil langkah diplomatik dan jalur hukum terhadap Israel.
Selain itu, pemerintah Indonesia didorong bergerak cepat untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang ditahan dalam misi kemanusiaan tersebut.
“Kepada pemerintah Indonesia saya juga mendorong langkah-langkah terukur untuk melindungi seorang warga negara yang diculik Israel, jangan biarkan ditahan oleh Israel,” tegas Sudarnoto.
Ia menegaskan pembebasan para jurnalis dan relawan Indonesia harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, langkah itu bukan hanya bentuk perlindungan WNI, tetapi juga bagian dari dukungan terhadap misi kemanusiaan internasional untuk Palestina.