Jakarta. Blok7.id – Istana Negara merespons sejumlah tuntutan yang disuarakan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dalam aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).
Pemerintah menegaskan berbagai langkah yang diminta massa aksi sebenarnya sudah dijalankan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Muhammad Qodari mengatakan pemerintah telah bergerak dalam sejumlah sektor, mulai dari efisiensi anggaran, ketahanan energi, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembenahan struktur ekonomi nasional.
Menanggapi tuntutan penghentian pemborosan APBN, Qodari menyebut Presiden Prabowo Subianto justru telah melakukan penghematan anggaran sejak awal pemerintahannya.
“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” ujar Qodari dalam keterangannya.
Menurutnya, pemerintah memangkas sejumlah belanja yang dianggap tidak mendesak dan tidak esensial. Langkah tersebut diklaim berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp 300 triliun.
Selain efisiensi, pemerintah juga disebut memperkuat upaya menutup kebocoran anggaran. Salah satunya melalui pembentukan Danantara yang diklaim dapat memperbaiki tata kelola aset negara.
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” kata Qodari.
Qodari juga menyinggung tuntutan mahasiswa terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi. Menurutnya, gejolak harga energi dunia menjadi faktor utama yang memengaruhi harga di dalam negeri.
“Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya memperkuat ketahanan energi agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor.
“Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua (usaha) Pak Prabowo,” ucap Qodari.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menjalankan sejumlah strategi, termasuk program biodiesel B50 untuk solar dan pengembangan campuran etanol E20 untuk bensin.
“Nah, ada macam-macam strategi yang dikerjakan oleh Pak Prabowo,” katanya.
Meski harga minyak dunia berfluktuasi, Qodari memastikan kondisi tersebut tidak berdampak pada BBM bersubsidi.
“Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar. Yang disubsidi kan tidak naik, tetap,” tegas dia.
Terkait tuntutan penghentian program MBG, Qodari menegaskan pemerintah tidak akan menghentikannya. Program tersebut tetap berjalan sembari dilakukan evaluasi di berbagai aspek pelaksanaan.
“Jadi begini, program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” ungkapnya.
Menurut Qodari, keberadaan kendala dalam pelaksanaan program bukan alasan untuk menghentikannya.
“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” jelas Qodari.
Ia menjelaskan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah evaluasi, salah satunya menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi. Namun layanan MBG yang sudah berjalan tetap dilanjutkan.
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang tidak boleh makan lagi?” ujar Qodari.
Evaluasi tersebut, lanjutnya, dilakukan mulai dari penerima manfaat, kondisi SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola program, hingga pelibatan vendor lokal.
“Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Qodari juga menyebut Prabowo tengah menjalankan pembenahan besar terhadap struktur ekonomi nasional.
“Beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo,” jelas Qodari.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang menurutnya menjadi bagian dari reformasi tersebut, termasuk penegakan hukum di sektor tata niaga minyak dan penertiban kebun sawit ilegal.
“Bagaimana tata niaga minyak, ya kan kita sudah tahu yang namanya Riza Chalid selama ini dianggap untouchable. Oleh Pak Prabowo kan tersangka, anaknya diburu di luar negeri. Anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum,” jelasnya.
Qodari juga menyinggung kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang disebut telah menindak jutaan hektare kebun sawit ilegal.
“Adanya penegakan sawit, kebun sawit ilegal lewat Satgas PKH, sudah 6 juta hektar. Siapa yang melakukan reformasi terhadap tata kelola sawit kita kecuali Pak Prabowo. Tidak pernah ada sebelumnya,” ucap Qodari.
Meski demikian, pemerintah menegaskan tetap membuka ruang terhadap kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa.
“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” pungkasnya.