Jakarta, Blok7.id – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah terus bertambah sepanjang 2026.
Hingga 10 Juli 2026, tercatat 10 kepala daerah terjaring OTT dengan berbagai dugaan perkara korupsi, mulai dari suap, gratifikasi, pemerasan, hingga penyalahgunaan proyek pemerintah.
Daftar 10 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK
- Wali Kota Madiun Maidi, terkait dugaan pemerasan proyek, pemotongan dana CSR, dan gratifikasi.
- Bupati Pati Sudewo, terkait dugaan korupsi proyek di lingkungan Pemkab Pati.
- Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing.
- Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, terkait dugaan korupsi dan suap.
- Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, terkait dugaan pemerasan dengan modus pengumpulan dana THR dari perangkat daerah.
- Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, terkait dugaan korupsi dan pemerasan dalam perizinan serta proyek pemerintah.
- Bupati Muara Enim Edison, terkait dugaan suap pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bupati Langkat Syah Afandin, terkait dugaan suap proyek Pemkab Langkat Tahun Anggaran 2025-2026.
- Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, terkait dugaan suap proyek pemerintah daerah.
- Bupati Sukoharjo Etik Suryani, terkait dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah.
Mengapa Korupsi Kepala Daerah Masih Marak?
Maraknya OTT terhadap kepala daerah memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas sistem pengawasan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah lemahnya fungsi pengawasan legislatif atau DPRD.
Terbaru, KPK memanggil empat pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo.
Dalam praktiknya, pengawasan DPRD dinilai masih lebih bersifat administratif. Pada sejumlah perkara korupsi, bahkan ditemukan kolusi antara eksekutif dan legislatif sehingga fungsi kontrol tidak berjalan optimal.
Faktor Penyebab Korupsi Kepala Daerah
Beberapa faktor yang dinilai memicu praktik korupsi kepala daerah antara lain:
- Biaya politik tinggi Kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar saat Pilkada berpotensi mencari cara mengembalikan modal melalui suap proyek, jual beli jabatan, gratifikasi, hingga pengaturan pengadaan barang dan jasa.
- Kewenangan kepala daerah yang besar Wewenang mengelola APBD, menunjuk pejabat, menerbitkan izin usaha, hingga menentukan proyek infrastruktur rentan disalahgunakan jika pengawasan lemah.
- Pengawasan internal belum optimal Inspektorat daerah masih menghadapi keterbatasan independensi, jumlah auditor, kualitas SDM, dan kewenangan sehingga penyimpangan sering terlambat terdeteksi.
- Kolusi dengan pengusaha Banyak kasus korupsi melibatkan pengaturan tender, fee proyek, pemberian izin usaha, hingga komisi investasi.
- Budaya patronase politik Kepala daerah kerap memiliki kewajiban politik kepada partai pengusung dan tim sukses yang berpotensi memicu penyalahgunaan kewenangan.
- Integritas pribadi Lemahnya integritas menjadi faktor penting ketika kewenangan besar tidak diimbangi pengawasan yang efektif.
- Lemahnya Pengawasan DPRDFungsi pengawasan DPRD dinilai belum maksimal karena sejumlah faktor, mulai dari kedekatan politik dengan kepala daerah, kapasitas anggota dewan yang terbatas dalam mengawasi anggaran dan proyek, hingga adanya kolusi dalam sejumlah kasus korupsi.
- Selain itu, pengawasan DPRD masih lebih banyak berfokus pada aspek administratif dibanding pemeriksaan mendalam terhadap potensi penyimpangan.
Faktor Lain
Selain faktor-faktor tersebut, praktik korupsi kepala daerah juga dipengaruhi lemahnya pengawasan masyarakat, minimnya transparansi anggaran, rendahnya perlindungan bagi pelapor (whistleblower), lemahnya penegakan hukum pada tahap awal, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta pengaruh oligarki ekonomi dan politik di daerah.